Galeri Foto Kegiatan Hearing lintas Komisi di DPRD Kampar dan Kunjungan Kerja ke Bank Nagari

Senin, 14 Maret 2016

Komisi III DPRD Kampar hearing lintas Komisi III & IV DPRD Kampar dengan Pihak PLTA Kota Panjang beserta lintas instansi Dinas Perikanan, Dinas Sosial & BPBD Kampar.

RADARPEKANBARU.COM - Padatnya agenda kegiatan hearing wakil rakyat di DPRD Kampar, menjadikan lembaga ini laksana rumah sendiri bagi rakyat, banyak pihak mengadukan sejumlah problematika dan persoalan kehidupan sosial ke anggota DPPRD Kampar.

Dimulai dari hearing Komisi III DPRD Kab. Kampar dengan DPPKA, DISHUB, BPPT-PM agenda Intensifikasi dan Ekstensifikasi Peningkatan Potensi Pendapatan Asli Daerah. Ada juga hearing dengan Dinsos, BPBD, Dinas Perikanan Kampar dan PLN Sektor Pekanbaru untuk menyikapi bersama terhadap bencana banjir yang terjadi beberpa waktu lalu dan laporan terkait kerugian materil yang disampaikan oleh masyarakat ke Komisi III.

Sebelumnya Ratusan masyarakat petani kerambah ikan dari Desa Pulau Terap dan Desa Merangin Kecamatan Kuok, mendatangi Kantor DPRD Kampar Selasa (1/3).

Mereka mendatangi kantor dewan ini untuk meminta agar DPRD Kampar membentuk pansus kerugian kerambah akibat banjir yang terjadi pada Januari lalu.

Massa yang diterima anggota DPRD Kampar di antaranya Syahrul Aidi, H Kasru, Agus Chandra dan Zulfan Azmi.

Zulfarizal salah satu perwakilan petani menyebutkan, bahwa mereka adalah anggota kelompok petani kerambah ikan di hilir PLTA, yang mengatakan 92 orang petani ikan dari dua desa ini mengalami kerugian yang tidak sedikit.

Banjir yang pertama terjadi sekitar 86 ton ikan dari kerambah hanyut dengan kerugian mencapai Rp1,8 miliar
“Pada banjir kedua kerguian lebih besar lagi, bukan puluhan ratusan kerambah kami hanyut,’’ ujarnya.

Dirinya dan warga yang lain menyakini bahwa banjir yang terjadi di Kampar bukanlah murni bencana namun karena kelalaian PLTA, karena PLTA punya pengontrol air.

“Kalau dari awal mereka sudah melepas air mungkin tidak akan terjadi banjir mendadak dan besar seperti ini,’’ ujarnya.

Untuk itu mereka meminta kepada DPRD Kampar untuk memediasi pertemuan antara masyarakat dua desa ini dengan pihak PLTA, karena selama ini mereka sudah berusaha bertemu namun selalu gagal.

Petani juga memita dewan untuk membentuk pansus untuk mengusut penyebab banjir, sekaligus membahas ganti rugi masyarakat yang kerambahnya hanyut.

Menanggapi aspirasi ini, Syahrul Aidi menjelaskan, bahwa memang hak masyarakat untuk minta kejelasan kepada PLTA tentang penyebab banjir, apalagi masyarakat mengalami banyak kerugian.

Untuk itu mereka akan membicarakan ini dengan pimpinan untuk nantinya ditentukan apakah akan dibentuk pansus atau tidak.(Adv)

 

Galeri Foto Kegiatan Hearing DPRD Kampar

 

Hearing Komisi III DPRD Kab. Kampar dengan DPPKA, DISHUB, BPPT-PM agenda Intensifikasi dan Ekstensifikasi Peningkatan Potensi Pendapatan Asli Daerah, (29/02/16 - 11.00 Wib )

Hearing Komisi III DPRD Kab. Kampar dengan DPPKA, DISHUB, BPPT-PM agenda Intensifikasi dan Ekstensifikasi Peningkatan Potensi Pendapatan Asli Daerah, (29/02/16 - 11.00 Wib )

 

Hearing Komisi III DPRD Kab. Kampar dengan DPPKA, DISHUB, BPPT-PM agenda Intensifikasi dan Ekstensifikasi Peningkatan Potensi Pendapatan Asli Daerah, (29/02/16 - 11.00 Wib )

 

Hearing Komisi III DPRD Kab. Kampar dengan DPPKA, DISHUB, BPPT-PM agenda Intensifikasi dan Ekstensifikasi Peningkatan Potensi Pendapatan Asli Daerah, (29/02/16 - 11.00 Wib )

 

Hearing Komisi III DPRD Kab. Kampar dengan DPPKA, DISHUB, BPPT-PM agenda Intensifikasi dan Ekstensifikasi Peningkatan Potensi Pendapatan Asli Daerah, (29/02/16 - 11.00 Wib )

 

David Husin Direktur Manager PT. Hervenia Kampar Lestari bersama sejumlah anggota DPRD Kampar

 

Kantor Kas Bank Nagari DPKAD Kota Madya Bukittinggi, sharing spesifikasi dan teknis pendapatan pajak dari papan reklame dalam peningkatan PAD

 

Kantor Kas Bank Nagari DPKAD Kota Madya Bukittinggi, sharing spesifikasi dan teknis pendapatan pajak dari papan reklame dalam peningkatan PAD