Aburizal Bakri Kukuhkan Terduga Kasus Korupsi SKK Migas Jadi Ketua DPD Golkar Riau

RADARPEKANBARU.COM-Andi Rachman sebagai Ketua DPD Golkar Riau resmi dikukuhkan Ketum DPP Aburizal Bakri. Dalam pembentukan pengurus, Andi diminta selektif yang mau membesarkan partai.

Ketua Umum DPP Golkar Aburizal Bakri kukuhkan Arsyadjuliandi Rachman Andi Rachman) sebagai Ketua DPD Golkar Riau, di Hotel Labersa, Senin (29/2/16) malam. Pengukuhan tersebut disaksikan langsung Wakil Ketua Umum DPP Golkar Syarif Tjitjip Sutarjo, kemudian pengurus DPP lainnya seperti Alfian Malarangeng, Fuad, Darul Siska. Selain itu, hadir juga para bupati/walikota se Riau.

"Dengan pengukuhan ini, maka tanggungjawab partai sekarang sepenuhnya menjadi tanggung jawab suadara selaku Ketua DPD Golkar Riau definitif untuk membesarkan partai ke depan," kata Aburizal. Pengukuhan berjalan khidmat, para tamu undangan yang juga dihadiri pengurus Golkar dari 12 kabupaten/kota turut menyaksikan acara pengukuhan tersebut.

Aburizal dalam amanatnya menyatakan, apresiasinya atas jajaran Golkar di Riau yang dinilainya sukses dalam memenangi enam dari tujuh Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2016, kecuali Kabupaten Kuantan Singingi.

Selain itu, Aburizal juga menyatakan apresiasinya atas kekompakan Partai Golkar di Riau, tidak seperti kepengurusan di pusat. Diharapkan, kekompakan ini terus berlanjut demi masa depan Golkar yang lebih besar.

"Ketika kembali ke Pekanbaru, rasanya tidaklah aneh. Karena disinilah dulu saya terpilih. Jadi kedatangan saya ke Pekanbaru sekaligus bernostalgialah," ujar Aburizal.

Ada pun terkait dengan kepengurusan, Aburizal memberikan waktu selama 10 hari kedepan untuk membentuk kepengurusan DPD Partai Golkar. Diharapkan, kepengurusan itu nantinya harus diisi orang berkualitas, yang bersedia membangun partai, bukan karena ada embel-embel kedekatan.

Usai mengukuhkan Andi Rachman, Aburizal sempat beberapa saat menyaksikan orkestra dan pertunjukan dari Akademi Kesenian Melayu Riau (AKMR). Tampak, Aburizal terkesan menyaksikannya dan beberapa kali memberikan aplus. Tidak lama kemudian, Aburizal lalu bertolak ke Jakarta malam ini juga menggunakan pesawat.

IMD Desak KPK Usut Tuntas, Nama Arsyadjuliandi Rahman Disebut Dalam Kasus Suap SKK Migas

Sebalumnya Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad pernah berjanji memastikan terus mendalami keterlibatan pihak lain, termasuk seluruh unsur Komisi VII DPR, dalam kasus gratifikasi pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) 2013.

"Kasus Sutan (Soetan Bhatoegana, red) ini kita dalami. Kerena kita ingin melihat aktor-aktor lain selain Pak Sutan," tegas Abraham Samad

Fakta yang diungkap oleh mantan Kepala Biro Keuangan Kementerian ESDM Didi Dwi Sutrisnohadi, bahwa uang USD190 ribu diberikan kepada hampir seluruh unsur Komisi VII DPR.

Tak tanggung-tanggung. Soalnya, bak kata Didi, mulai dari empat pimpinan sampai 43 anggota Komisi VII DPR hingga pihak sekretariat pun ikut 'kecipratan' uang sogok SKK Migas.

Menurutnya pula, uang sebesar USD190 ribu pemberiannya dalam dua tahap. Masing-masing USD140 ribu dan USD50 ribu. Pada tahap pertama, uang USD140 ribu dibagi untuk empat pimpinan Komisi VII, masing-masing USD7.500.

Sedangkan untuk 43 anggota Komisi VII (termasuk untuk Arsyadjuliandi Rachman, yang kini menjabat sebagai Wakil Gubernur Riau) dan pihak sekretariat, masing-masing mendapat USD2.500.

Amplop-amplop berisikan uang dolar Amerika Serikat lalu dimasukkan ke dalam paper bag. Selanjutnya, uang diambil oleh Irianto Muhyi, staf Ketua Komisi VII DPR, Soetan Bhatoegana.

Diungkapkan lagi, pemberian uang tahap kedua sejumlah USD50 ribu sebenarnya sudah disiapkan. Hanya saja, karena uangnya kurang alias tidak cukup maka urung untuk diserahkan.

Sampai akhirnya, saat petugas KPK melakukan penggeledahan di ruang kerja Waryono, ditemukanlah berupa catatan berhubungan dengan uang yang telah dibawa Irianto Muhyi.
 
Informasi diperoleh politikriau.com menyebutkan, sebagian uang gratifikasi dari SKK Migas beserta catatan pembagiannya yang diberikan kepada siapa saja, sudah pula disita oleh komisi pemberantas rasuah itu.

Melihat fakta dalam kasus ini, Direktur Eksekutif Indonesian Monitoring Development (IMD) Raja Adnan mendesak KPK segera bertindak cepat. IMD meminta agar KPK segera memproses anggota Komisi VII DPR yang terlibat dan telah melilit Soetan jadi tersangka.

"Kita patut memberikan apresiasi kepada KPK karena berani mengungkap kasus suap di SKK Migas itu. Tapi, jangan hanya berhenti pada pimpinan Komisi VII DPR saja, seluruh anggota komisinya yang menerima uang suap juga harus ditindak," tegas Raja Adnan kepada politikriau.com, Kamis (19/6).

Siapa pun itu, baik yang masih menjabat anggota Komisi VII DPR atau yang sudah berhenti, semuanya harus diusut tuntas.

"Anggota Komisi VII DPR saat menerima suap itu kan ada yang sudah berhenti juga, misalnya seperti Arsyadjuliandi (Andi) Rahman. Dia tidak anggota lagi karena sudah menjadi Wakil Gubernur Riau. Kalau ada bukti dia terlibat, KPK harus usut di juga. Semuanya harus diusut," pungkas Raja Adnan.

Tujuannya, agar hal yang sama (gratifikasi) tidak terjadi lagi. Sebab, Migas merupakan sektor penerimaan pendapatan negara yang cukup besar. Karenanya kasus ini harus menjadi perhatian serius pihak KPK.

"Kalau tidak diusut tuntas kita khawatir masalah yang sama akan terus terjadi. Rudini kan juga sudah ngomong. Idealnya, jangan hanya menunggu Soetan Bhatoegana selesai, kemudian baru yang lain diungkap. Tapi, harus serentak semuanya," tandasnya.

Sementara disaat itu, Juru Bicara KPK Johan Budi ketika dihubungi wartawan mengatakan, bahwa kasus ini akan terus dikembangkan. KPK tidak akan berhenti sampai di Soetan Bhatugana. Pihak lain yang terbukti terlibat dipastikan segera diproses.

Hanya saja, ketika ditanya akankah KPK memeriksa seluruh anggota Komisi VII, termasuk Arsyadjuliandi (Andi) Rahman yang kini jadi Wakil Gubernur Riau? Johan Budi saat itu menegaskan, KPK terus mengembangkan kasus gratifikasi ini.

"Masih terus dikembangkan. Cuma siapa saja yang akan diperiksa nantinya, saya belum tahu. Saya belum mendapat informasi dari penyidik," sebutnya.  (radarpku/rtc/politikriau)