RADARPEKANBARU.COM- Ada-ada saja kelakuan pejabat di Kuansing Riau setiap ada kesempatan saling serang baik serangan melalui kata-kata kasar maupun serangan politik saling merendahkan dihadapan publik, bak kata pepatah melayu " macam Kucing dan anjing",  tak pernah akur walau sama-sama satu rumah dan dipilih satu paket oleh rakyat. 

 

Kali ini setelah sekian lama hubungan antara Bupati Sukarmis dan Wakil Bupati Kuansing Zulkifli kurang harmonis, pagi kemaren, Rabu (10/2/16) kedua pemimpin Kuansing ini nyaris adu jotos. 

 

Beruntung keduanya dapat dipisahkan oleh beberapa pegawai dan ajudan masing-masing pihak, sehingga perkelahian tersebut hanya sebatas perang mulut. Kendatipun perang mulut, kejadian tersebut membuat sejumlah pegawai di Kantor Bupati menjadi kaget. Bahkan sebuah pot bunga yang terletak di tangga kantor bupati, pecah.

 

Terkait pertikaian kedua petinggi Kuansing ini, Sekda Kuansing Muharman saat dikonfirmasi wartawan usai kejadian menerangkan, pertikaian tersebut terjadi karena Bupati Sukarmis kurang senang mendengar informasi bahwa Wakil Bupati Zulkifli akan memenjarakannya. Lantas, Bupati Sukarmis mendatangi Wabup Zulkifli ke ruangannya. Di dalam ruangan itulah terjadi adu mulut. 

 

Wabup Zulkifli juga membenarkan terjadinya pertikaiannya dengan Bupati Sukarmis yang nyaris berujung adu jotos itu. Kata Zulkifli, awal terjadinya adu mulut itu karena Bupati Sukarmis mendatangi langsung ruang kerjanya dan mengeluarkan kata-kata kurang enak.

 

"Kamu ingin memenjarakan saya ya?" tanya Bupati seperti diutarakan Zulkfili.

 

Lantas Zulkifli menjawab tuduhan itu. Dengan mengatakan, "Atas dasar apa Abang menuduh saya mau memenjarakan?" Sukarmis tidak bisa mengemukakan dasarnya. Adu mulutpun berlanjut hingga keluar ruangan. 

 

Katanya Dua Bulan Tunjangan Wabup Zulkifli Belum Dibayarkan.

 

Selain itu, Wabup Zulkifli juga menjelaskan kepada wartawan, bahwa selama dua bulan ini dirinya selaku wakil kepala daerah belum mendapatkan haknya sebagaimana mestinya. Hak yang dimaksud Zulkifli yaitu berupa tunjangan operasional, biaya perjalanan dinas dan anggaran rumah tangga.

 

"Sudah dua bulan ini belum dibayarkan, sementara untuk bupati mereka (Sekda-red) bayarkan," terang Zulkifli.

 

Zulkifli juga menerangkan, setelah dirinya mengkroscek kepada Sekda Kuansing alasan tidak dibayarkan haknya, Sekda beralasan karena APBD Kuansing belum bisa digunakan. 

 

"Alasannya APBD belum cair. Kalau belum cair, kan bisa mengacu kepada APBD yang lama," tutur Zulkifli.

 

Lanjut Zulkifli, masalah tunjangan dan operasional itu tidak ada sangkut pautnya dengan cair atau belumnya APBD. Sebab, sudah ada aturannya di PP 109. 

 

"Kalau gak dibayarkan, saya mau makan apa, sementara untuk Bupati mereka cairkan," tegas Zulkifli lagi.

 

Terkait masalah ini, Sekda Muharman saat dikonfirmasi membantah jika uang tunjangan, uang perjalanan dinas dan anggaran rumah tangga bupati sudah dibayarkan. 

 

"Belum ada yang dibayarkan, baik bupati maupun wakil bupati, karena APBD belum bisa dicairkan. Berkemungkinan dalam pekan depan sudah bisa dicairkan," kata Sekda.

 

Kata Muharman, pembayaran sejumlah uang tunjangan itu tidak bisa mengacu APBD yang lama. 

 

"Kenapa harus mengacu kepada APBD yang lama, sementara APBD kita sudah disah oleh DPRD. Tinggal lagi disahkan oleh Gubernur Riau. Insya Allah pekan depan sudah bisa digunakan," terang Muharman.

 

Pengamat: Sebaiknya Gubernur Segera Menyelesaikannya

 

Pengamat Politik dan Pemerintahan Mexasai Indra menilai pertengkaran Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Sengingi tidak etis. Sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah mestinya bisa saling menahan diri.

 

Masing-masing harus mengedepankan etika pelaksanaan pemerintahan didaerah. Tentu saja dengan perpecahan tersebut mempengaruhi masyarakat sampai kelas bawah.

 

Menurut dosen Universitas Riau ini ada persoalan yang mempengaruhi timbulnya perseteruan. yakni belum adanya kejelasan putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan pelaksanaan pilkada di Kuansing.

 

Kondisi yang menyerat para birokrat menjalankan poltik praktis. Adanya polarisasi menjadikan pemerintahan terbelah. Kondisinya itu sangat berbahaya.

 

Maka tak heran perseteruan akan terus terjadi selama masing-masing pihak tidak berupaya menahan diri sembari menunggu putusan MK.

Bahayanya lagi saat ini secara psikologis masyarakat kuansing juga tidak stabil. Masyarakat juga larut dalam situasi politik yang belum ada kejelasan secara yuridis.

 

Sebaiknya Gubenur harus turun tangan guna mendamaikan kedua belah pihak. Sebab,pola masyarakat yang cenderung mencontoh seorang tokoh yang menjadi simbolisasinya.

 

Jika perseteruan tersebut tidaksegera diselesaikan maka semuanya akan terseret pada kondisi yang panik.

Panik karena belum adanya kejelasan putudan pilkada secara yuridis, serta panik dengan kenyataan bahwa kepala daerah justru saling berhadap-hadapan bukan saling berangkulan untuk memajukan daerah.

 

Karena itu semua pihak harus menahan diri dan gubenur secepatnya mengambil sikap. 

 

 

(radarpku/tribun)