FITRA: Ini Bukti Buruknya Kinerja Pemprov dan Dewan
Fitra Riau
Pekanbaru, (radarpekanbaru.com) - Keterlambatan pengesahan APBD Riau 2014 mendapat kecaman dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau, yang menyebut kejadian ini sebagai bukti buruknya kinerja Pemerintah dan Parlemen Riau.
Peneliti FITRA Riau, Triono Hadi saat berbincang dengan wartawan mengatakan, keterlambatan pengesahan APBD 2014 ini sebagai preseden buruk bagi kedua lembaga tersebut.
"Saya melihat secara komprehensif, kenapa proses proses pembahasan APBD terus saja tidak sesuai waktu yang ditetapkan peraturan. Tentu ini bukan karena buruknya kinerja legislatif saja, tetapi juga disebabkan lambannya penyerahan rancangan Anggaran itu sendiri ke DPRD," ujarnya.
Triono mencontohkan pembahasan APBD Riau 2014, yang tidak disesuaikan antara RPJMD dengan KUAPPAS. "Pembahasan anggaran ini sebenarnya tidak hanya sebatas cepat selesai, dan mendapatkan anggaran yang lebih besar dari pusat, tetapi harus membutuhkan perencanaan yang matang, sehingga tidak terjadi lagi SILPA yang tinggi," tukasnya.
Kendati demikian, FITRA mendesak DPRD untuk bersikap transparan dan mengungkapkan kendala sebenarnya, yang menyebabkan pengesahan APBD 2014 tertunda.
"Kalau ada alasan yang jelas, dan memang ada kegiatan di RAPBD itu belum sesuai dan perlu pembenahan, wajar mereka belum mau mengetok palu. Kita juga tidak berharap Perda APBD 2014 ditunda karena konflik of interes saja, yang belum dipenuhi yang menjadi tuntutan DPRD," tegasnya.
Menurutnya lagi, karena itu perlu ketelitian dan kehati-hatian dalam menyusun program anggaran di APBD tersebut, sehingga anggaran yang dialokasikan itu tepat sasaran. "Penyerahan KUAPPAS di November itu sudah kerugian bagi DPRD, karena pastinya pembahasan akan tergesa-gesa, dan ini menjadi preseden buruk bagi tata kelola anggaran Provinsi Riau,'' cetusnya.(hrc)
Editor : Ahmad Adryan