Benang Kusut Perkara Penggelapan Lahan Sawit, Mempertanyakan Kebijakan Aneh Ketua PN Bangkinang

Kamis, 26 November 2015

Logo Komisi Yudisial

RADARPEKANBARU.COM- Ketua Pengadilan Negeri (PN) Bangkinang, Ahmad Sumardi. SH.M.Hum, memberikan penangguhan tahanan terhadap terdakwa Wakil Ketua Koperasi Mentulik 'Syaidina Edi' yang sebelumnya ditahan kepolisian dan Kejaksaan, akibat melakukan penggelapan lahan seluas 16 Hektar, yang dimiliki 8 anggota Koperasi.
 
"Setiap kasus atau perkara memang bisa ditangguhkan mau itu pembunuhan ataupun pemerkosaan. Karena itu semua diatur oleh Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Jadi apa yang salah jika saya memberikan penangguhan,"ucapnya, Selasa (24/11/15).
 
Ia juga mengatakan, apakah mengenai masalah kami melakukan penangguhan penahanan ini ada dari kepolisian atau kejaksaan yang kesal?. "Biar saya tahu saja  kalau ini ada yang tidak terima,"ujarnya.
 
Selain itu Ketua PN Bangkinan, juga menyampaikan untuk masalah ini langsung saja ke Humas PN Bangkinang Anggalanton B. Manalu. "Biar semuanya jelas alasan penangguhan ini,"jelasnya.
 
Titipkan Uang Jaminan
 
Sementara Humas PN Bangkinang Anggalanton B. Manalu, menyebutkan penangguhan penahanan terdakwa Syaidina Edi atas permintaanya, dikarenakan orang tuanya sakit.
 
"Jadi karena orang tuanya sakit, terdakwa kita berikan penangguhan penahanan. Karena alasanya jelas dan keluarga terdakwa menjadi jaminannya,"terangya.
 
Ia menambahkan, selain keluarga terdakwa  juga menitipkan uang jaminan.  "Uang itu nantinya dipergunakan untuk pencarian terdakwa oleh pihak kepolisian kalau dia mencoba lari,"pungkasnya.
 
KY Akan Dalami
 
Penghubung Komisi Yudisial (KY) Wilayah Riau Hotman Parulian Siahaan mengatakan, akan mendalami masalah penangguhan yang dilakukan PN Bangkinang."Meskipun penangguhan tahanan itu haknya para terdakwa dan tidak ada larangan di KUHP, tapi pakai alasan yang logis jugalah memberikan penangguhan,"ujarnya.
 
Hotman juga menyampaikan, bahwa KY memang mempunyai kelemahan dalam mengawasi persidangan yang dilakukan para hakim. Namun kami berharap dengan adanya laporan masyarakat, agar KY dapat mengawasi jika ada hakim yang bertindak diluar jalur. "Termasuk dalam kasus ini, akan kita awasi jika ada permainan dalam persidangan,"tegasnya.
 
Untuk diketahui terdakwa Wakil Ketua Koperasi Desa Mentulik Syaidina Edi dijerat dengan Pasal 374 yang hukuman maksimalnya 6 tahun penjara.Dalam persidangan terdakwa tersebut dipimpin langsung dengan ketua majelis Ahmad Sumardi. SH.M.Hum serta Hakim anggota Anggalanton B. Manalu dan Fauzi. (Juf / Grn)