BPK Serahkan LHP Standar Akuntansi Pemerintah Untuk Empat Wilayah Riau

RADARPEKANBARU.COM- Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Riau menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya pemerintah daerah dalam implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) tahun anggaran 2014-2015 berbasis akrual bagi empat wilayah di Provinsi Riau.

"BPK sengaja memilih empat wilayah yang dijadikan contoh pemeriksaan. Dua wilayah yang telah meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan dua yang meraih predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) tahun 2014," ungkap Kepala BPK Riau, Harry Purwaka, di Pekanbaru, Senin.

Pemilihan empat wilayah ini tidak sembarangan akan tetapi sudah berdasarkan prestasi yang diraih dalam penyajian keuangan daerah.

"Kami rasa empat wilayah sudah dianggap bisa mewakili entitas dalam pelaporan keuangan daerah," tuturnya.
Harry Purwaka menjelaskan, BPK Perwakilan Provinsi Riau berkewajiban untuk menyampaikan laporan LHP SAP.
Karena ini sudah diatur oleh UUD pasal 17 ayat 5, Undang Undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang no 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

"Empat wilayah yang kami lakukan SAP adalah Provinsi Riau, Indragiri Hulu, Dumai, dan Meranti," ujarnya.

Dalam kesempatan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya pemerintah daerah dalam implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) tahun anggaran 2014-2015 hingga triwulan III, BPK Perwakilan Provinsi Riau, melalui Kepala Sub Auditorat Riau II, Roes Nelly, juga memberikan pemaparan terkait hasil pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya pemerintah daerah dalam implementasi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kepada sembilan kabupaten/kota lainnya yang diundang tetapi tidak ikut diperiksa.

"Tujuannya, walau tidak dilakukan pemeriksaan terhadap mereka, tetapi mereka akan mendapatkan gambaran tentang permasalahan yang dihadapi oleh empat pemda yang diaudit," ujarnya.(*)