DPRD Riau Tolak Pembayaran Hutang Stadion Utama
RADARPEKANBARU.COM- DPRD Riau dalam rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran-Pafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan 2015 menolak pembayaran hutang pembangunan Stadion Utama Riau senilai Rp244,1 miliar karena belum adanya keputusan hukum tetap.
"Yang kemungkinan dibayarkan adalah eskalasi. Itu kalau Tim Anggaran Pemerintah Daerah bisa memberikan dokumen yang meyakinkan segala peraturan sudah terpenuhi," kata Pimpinan Banggar DPRD Riau, Noviwaldy Jusman di Pekanbaru, Kamis.
Bangar dan TAPD sendiri saat itu membahas pembayaran hutang stadion utama bekas dilangsungkan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII 2012 itu. Eskalasinya senilai Rp222,3 miliar dan pembayaran lainnya yang mencapai Rp16 miliar lebih. Namun, stadion megah itu belum bisa dibayarkan karena belum adanya payung hukum atau putusan tetap terkait sengketa Pemerintah Provinsi Riau dengan kontraktor.
Terlebih lagi, lanjut dia, pembayaran itu dinilai tidak punya dasar hukum. Awalnya Main Stadiun ada peraturan daerah nomor 5 tahun 2008 Rp900 miliar. Kemudian adendum Rp914 miliar, lalu menambah Rp200 miliar untuk infrastruktur.
"Tak tahu payung hukum apa kemudian ditagih hutang. Perda Main Stadion sudah mati dan penambahan untuk untuk infrastruktur itu tidak ada perdanya," lanjut dia.
Sekretaris Daerah Pemprov Riau, Zaini Ismail mengatakan
Zaini ismail menyampaikan Main Stadion telah diaudit tim idependen 20 orang. Hasilnya sudah disampaikan ke Badan Pemeriksa Keuangan untuk minta dinilai.
"Kedua, untuk pembayaran infrastruktur masih dalam persidangan, belum final karena kita ajukan kasasi," ungkapnya.
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, Eddie Yusti hutang Rp244,1 miliar itu semua termasuk infrastruktur. Diajukan pembayarannya dalam APBDP Rp131 miliar stadion utama dan infrastruktur sekitar stadion Rp126 miliar.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemprov Riau, Indrawati Nasution Indrawati Nasution mengatakan dasar dokumen penganggaran sudah ada. Saat ini hanya tinggal melengkapi dokumen proses pencairan dana.(*)