---

Lemahnya Andi Rachman Sebagai Pemimpin ,Parah APBDP Riau Diperkirakan Baru Bisa Berjalan November

---

RADARPEKANBARU.COM- Melambatnya roda pembangunan Riau akibat lambannya gerakan seorang Andi Rachman selaku pemimpin di Riau yang manjabat Plt Gubernur Riau, parahnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Riau diperkirakan baru bisa dijalankan pada Bulan November karena masih alam pembahasan hingga 12 Oktober kemudian disahkan serta menunggu verifikasi juga dua pekan dari Kementrian Dalam Negeri.

Anggota Badan Musyawarah DPRD Riau, Asri Auzar di Pekanbaru, Kamis, mengatakan bahwa jadwal yangtelah tersusun 5-12 Oktober sudah selesai pembahasan. Namun ini tergantung juga dengan kinerja Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

"Waktunya sebulan lagi, diverifikasi ke Kemendagri, turun dua pekan setelah itu, ya November lah bisa berjalan. Mudah-mudahan programnya bidang-bidang yang bisa dikerjakan dalam jangka pendek saja," kata Politisi Demokrat ini.

Namun pihaknya dari banmus menegaskan hanya meencanakan saja dan belum bisa juga diselesaikan pada tanggal itu. Apalagi, lanjutnya, DPRD hanya bersifat menunggu TAPD, kalau tidak datang apa yg mau dibahas seperti Kamis ini yang tidak ada digelar rapat anggaran.

Anggota Banggar, Mansyur HS menyampaikan bahwa dalam Undang-Undang jadwal pengesahan APBDP paling lambat tiga bulan sebelum tahun berakhir. Artinya harus disahkan sebelum 30 Oktober.

Namun dalam peraturan itu tidak ada sanksi hukum kalau lambat disahkan, paing cuma pengurangan dana dari pemerintah pusat. Hal ini sama juga dengan serapan rendah yang tidak ada sanksinya.

"Harusnya masuk di bulan juli dan disahkan Agustus. Tapi ini kita dapat di bulan September sehingga ada waktu pelaksanaan APBD. Sekarang kondisinya repot, dibahas cepat salah, dibahas lambat juga salah," ujarnya.

Dia mengatakan banmus hanya menjadwalkan, namun dinamika yang terjadi luar biasa dalam pembahasan. Sudah rapat dua kali tiga kali tapi tidak ada keputusan juga, jadi diminta banmus mengagendakan ulang saja.

Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwaldi Jusman yang juga pimpinan banggar memberitahukan bahwa pimpinan dan anggota melakukan konsultasi dulu dengan Kemendagri, Komisi Pemberantasan Korupsi dan DPRD DKI Jakarta. Anggota dewan lanjutnya banyak yang baru dan ingin aman agar jangan sampai terjadi pelanggaran dalam penyusunan APBD.(*)