BI Desak Pemprov Riau Gunakan Dana Anggaran Pembangunan

Kamis, 20 Agustus 2015

RADARPEKANBARU.COM- Bank Indonesia mendesak pemerintah daerah (Pemda) untuk segera menggunakan dana anggaran pembangunan tahun 2015 dan tidak terlalu lama tersimpan di bank, agar bisa segera merealisasikan pembangunan di saat kondisi ekonomi nasional sedang melesu.

"Dana Pemda di perbankan daerah yang sampai Juni mencapai Rp270 triliun harus segera digulirkan untuk pembiayaan pembangunan," kata Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Hendar, pada acara pisah sambut Pemimpin Kantor BI Perwakilan Provinsi Riau, di Pekanbaru, Kamis.

Hendar mengatakan Pemda perlu segera merealisasikan APBD untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. Khusus untuk Riau, Kementerian Dalam Negeri sampai harus menurunkan tim khusus untuk mendampingi Pemprov Riau akibat realisasi APBD hingga semester I-2015 paling rendah di Indonesia karena baru mencapai 11,2 persen dari anggaran sekitar Rp10 triliun pada tahun ini.

"Penurunan ekonomi di Sumatera dan Kalimantan berdampak signifikan terhadap ekonomi nasional," ujarnya.

Dengan perkembangan kondisi sekarang ini, lanjutnya, BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada tahun ini berada pada kisaran 5,0-5,4 persen, bahkan bisa lebih rendah.

"Untuk lebih mencegah penurunan yang lebih tajam perlu kebijakan stimulus. BI harapkan pemerintah pusat dan daerah bisa merealisaskan anggaran dengan lebih baik, khususnya anggaran belanja modal," kata Hendar.

Dalam kesempatan itu, Hendar juga berpesan kepada Ismen Inono yang baru dilantik sebagai Pemimpin BI Perwakilan Provinsi Riau untuk mendorong kinerja perbankan dan menekan laju inflasi daerah. "Saya berharap pemimpin (BI Perwakilan Riau) yang baru dapat memberikan masukan kepada pemda dan pemangku kebijakan dalam kebijakan dan mengaktifkan forum-forum ekonomi yang ada," katanya.

Ismen Inono dilantik sebagai Pemimpin Kantor Perwakilan BI Provinsi Riau untuk menggantikan pejabat sebelumnya, Mahdi Muhammad, yang kini menjabat Kepala Group Pengawasan Stabilitas Keuangan BI Pusat.(ant)