IPW Apresiasi Polri Berikan Ijin Arema VS Persija
Neta S Pane
RADARPEKANBARU.COM-Menpora dan BOPI jangan bersikap diskriminatif dalam melakukan pembinaan olahraga, khususnya sepakbola. Sebab, sikap diskriminatif Menpora dan BOPI pada Arema dan Persebaya bisa memicu kerusuhan dan gangguan keamanan yang akan merepotkan pihak kepolisian. Sebab itu, Ind Police Watch (IPW) mendukung langkah kepolisian yang "mengijinkan" dilakukannya pertandingan Arema vs Persija di Malang pada Sabtu 4 April 2015 lalu, meski Menpora dan BOPI tidak mengeluarkan rekomendasi untuk laga ISL 2015 tersebut. IPW juga berharap kepolisian "mengijinkan" pertandingan Persebaya vs Kukar di Surabaya pada 5 April 2015 ini. Jika kepolisian tidak "mengijinkan" dikhawatirkan suporter klub sepakbola itu marah dan terjadi hal - hal yang tidak diinginkan. IPW berharap, dalam membuat kebijakan untuk persepakbolaan nasional, Menpora dan BOPI melihat sisi keamanan dan potensi gangguan social lainnya, mengingat klub sepakbola memiliki suporter yang fanatik. Sangat aneh, jika dalam laga ISL 2015, Menpora dan BOPI hanya member rekomendasi pada klub-klub lain, sementara klub selegendaris Arema dan Persebaya tidak diberi rekomendasi. "Sikap tersebut tidak hanya diskriminatif tapi Menpora dan BOPI sudah memecahbelah persepakbolaan nasional," tegasnya. Untuk itu IPW memberi apresiasi pada kepolisian yang sudah "memberi" ijin dan membiarkan Arema bertanding dengan Persija. Polri tidak larut dalam sikap arogansi Menpora dan BOPI yang diskriminatif. Bahkan Polri berhasil menunjukkan fakta kepada Menpora dan BOPI bahwa tanding Arema vs Persija berjalan aman dan lancar. Sebaliknya, jika ijin tanding tidak "diberikan" dipastikan kekacauan akan terjadi, mengingat suporter kedua klub sudah berada di Malang. Jika kekacauan dan kerusuhan terjadi akibat kemarahan suporter, apakah Menpora dan BOPI akan bertanggungjawab? Faktor inilah yang tampaknya tidak diperhitungkan Menpora dan BOPI dalam membuat kebijakan tentang persepakbolaan nasional. Sikap Menpora dan BOPI yang diskriminatif dan membahayakan keamanan ini agaknya perlu dicermati Presiden Jokowi. (radarpku/mr)