Tolak Gedung DPRD 10 Lantai
Kantor DPRD Riau
Pekanbaru, (radarpekanbaru.com)- Rencana pembangunan gedung baru DPRD Riau 10 lantai yang akan menyedot anggaran Rp130 miliar mendapat penolakan keras dari organisasi mahasiswa. Mereka akan turun ke jalan untuk mengagalkan proyek itu melalui aksi demo.
Ancaman pertama disampaikan Presiden Mahasiswa Universitas Islam Riau yang juga Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Riau, Yusroni Tarigan, Senin (9/12/2013).
"Mewakili teman-teman mahasiswa, kita tidak setuju dengan rencana pembangunan gedung baru DPRD Riau tersebut," ujar Roni.
Roni menyebutkan, rencana pembangunan itu tidak etis di tengah masih banyaknya masalah sosial yang dihadapi masyarakat Riau. Menurutnya, masih banyak yang harus diselesaikan oleh DPRD Riau sebagai wakil rakyat. Misalnya, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan hal-hal yang bersentuhan langsung ke masyarakat.
Apalagi, lanjut Roni, anggaran yang akan dialokasikan cukup besar. "Apakah gedung megah yang dimiliki sekarang belum cukup? Mau lagi gedung yang lebih megah. Apalagi yang diharapkan oleh wakil rakyat kita," katanya ketus.
Banyak hal lain yang menurut Roni harus dipikirkan oleh anggota DPRD, misalnya bagaimana memotivasi eksekutif untuk melakukan terobosan-terobosan program. "Seperti menggratiskan biaya pendidikan hingga tingkat sarjana, kesehatan gratis dan melengkapi infrastruktur penunjang perekonomian masyarakat," katanya.
Sebagai wujud penolakan itu, menurut Roni dirinya bersama mahasiswa pro kepentingan rakyat siap melakukan aksi nyata. "Kita siap turun ke jalan menolak kebijakan pemerintah yang inefisien anggaran rakyat," tegas Roni.
Penolakan lain juga disuarakan Presiden Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Suska, Saidan. Menurutnya, penganggaran yang diusulkan untuk pembangunan gedung 10 lantai DPRD Riau tidak didasari oleh perencanaan yang akurat dan terkesan mengada-ada. "Gedung yang ada sekarang masih layak pakai. Sehingga tidak layak bila ada usulan anggaran untuk pembangunan gedung baru," katanya.
Saidan menilai, DPRD Riau terlalu responsif untuk memenuhi kepentingannya sendiri. Hal itu, katanya, tidak mencerminkan keberpihakan dalam mengelola anggaran saat penyusunan rencana anggaran legislatif.
DPRD Riau, lanjut Saidan, lebih mementingkan atau memprioritaskan pengalokasian anggaran untuk sendiri ketimbang memprioritaskan untuk alokasi sektor publik yang lebih membutuhkan perhatian seperti masih banyaknya lembaga pendidikan formil yang sudah tidak layak untuk digunakan.
"Masih banyak bangunan sekolah di Riau yang kondisinya memprihatinkan dan nyaris roboh. Seharusnya anggota DPRD Riau lebih peka dengan hal-hal yang menyangkut kepentingan publik," tuturnya.
Saidan pun kembali menegaskan, eksekutif dan legislatif harus membatalkan rencana pembangunan gedung baru DPRD Riau. Dirinya pun siap menjegal rencana tersebut.
Penolakan juga datang dari Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadyah Riau (UMRI), M Untung Surapati. Menurutnya, apa yang direncanakan Pemrov Riau dengan membangun gedung DPRD Riau 10 lantai adalah kebijakan yang menyakiti masyarakat.
"Buat apa gedung megah-megah sementara di sisi lain masih banyak masyarakat yang hidupnya di bawah sejahtera. Banyak daerah terpencil yang belum tersentuh pembangunan. Banyak anak Riau yang putus sekolah," katanya sembari menyebutkan angka Rp130 miliar sangat fantastis.
Penolakan gedung dewan 10 lantai juga disampaikan Ketua Advokasi Ikatan Mahasiswa Muhammadyah, Ardi Amsyar. Mantan Presiden Mahasiswa UMRI yang juga aktivis ini bahkan lebih lantang menolak rencana itu.
"Memang untuk apa gedung 10 lantai. Gedung yang ada sekarang saja belum tentu sudah termanfaatkan secara maksimal. Seharusnya masyarakat yang dipikirkan bukan malah gedung. Cobalah kalau dialihkan anggaran sebanyak itu ke sektor pendidikan, infrastuktur dan kesehatan berapa banyak masyarakat yang terbantu," kata Ardi.
"Rakyat tidak akan bangga bila gedung DPRD-nya megah. Rakyat akan bangga bila DPRD sebagai penyalur aspirasi rakyat bisa menjalankan fungsinya," tambah Ardi. (Tim)
Sumber : HalloRiau
Editor : Ramli