Plt Direktur PT PER Diminta Benahi Laporan di Tahun 2019
RADARPEKANBARU.COM -- Pertemuan antara Pemerintah Provinsi Riau melalui Biro Ekonomi dan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur PT Permodakan Ekonomi Rakyat (PER), Zulfa Hendri, Jumat (10/7/2020). Telah berlangsung di kantor Gubernur Riau.
Kepala Biro (Karo) Administrasi Ekonomi Setdaprov Riau Jhon Armedi Pinem, menyebutkan, pertemuan ini bukan atas keinginan pihaknya. Melainkan, adanya permintaan Plt yang ingin menyampaikan permohonan ekspos. ''Jadi yang meminta diadakan pertemuan ini bukan kita (Pemprov, red), melainkan Plt yang meminta. Karena ingin mengekspos rencana kerjanya,'' beber Jhon Armedi Pinem, Jumat (10/7/2020).
Ia menjelaskan, hasil pertemuan tadi. Ada 9 rencana kerja yang disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Direktur PT Permodakan Ekonomi Rakyat (PER), Zulfa Hendri. Sembilan rencana itu, sebut dia, untuk dilaksanakan pada periode bulan Juli dan September.
''Dengan sembilan rencana ini, tentunya kita menyambut baik, rencana kerja dari Plt PT PER ini,'' jelas dia. Artinya, sebut Jhon Armedi Pinem, setelah ditunjuk jd Plt, mereka langsung bekerja berupaya membenahi hal-hal di interen PT PER. Menurutnya, beberapa hal yang akan dibenahi antara lain yang akan Plt akan melakukan review laporan keuangan PT PER 2019 dengan BPKP Riau.
Kemudian, terkait tindak lanjut anak perusahaan BPR Duta Perdana (proses penambahan modal setor dan seleksi pengurus BPR Duta Perdana). ''Plt mengatakan, pihaknya akan bekerja maksimal agar ke depannya lebih baik,'' terang Pinem.
Pertemuan ini, dilakukan terkait pencopotan, Direktur Utama (Dirut) sebelumnya yakni H Syamsul Bakri dan Direktur PT PER Rudi Alfian Umar. Sebelumnya, pencopotan dua nama diatas dilakukan melalui gelaran Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS-LB) pada Kamis (2/7/20) lalu.
Sedangkan pertemuan dengan, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur PT Permodakan Ekonomi Rakyat (PER), Zulfa Hendri, Jumat ini untuk mempersentasikan program perbaikan kinerja PT PER ke depan. Tujuan pertemuan ini, diharapkan, dengan statusnya sebagai Plt Direktur, Zulfa diharapkan bisa meyakinkan arah perbaikan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Riau itu.
Menurut Jhon Armedi Pinem, pertemuan ini juga untuk mendengar pemaparan Zulfa, kemudian pihaknya akan mengambil langkah-langkah yang akan dilakukan. Untuk diketahui pertemuan ini, terkait beberapa persoalan yang menjadi perhatian sekaligus alasan Pemprov Riau selaku pemegang saham mayoritas belum bisa menerima hasil laporan keuangan tahun 2019 PT PER, diantaranya terkait terutama tata kelola perusahaan.
Selain itu, adanya penilaian berkaitan dengan Non Performing Loan (NPL) belum seperti diharapkan termasuk indikator keuangan juga masih menunjukan kurang baik. ''Bagaimana upaya dia menyehatkan PER ini, terutama tata kelola perusahaan. MPL juga, kita inginkan serendah mungkin, karena kalau tidak berhasil ditekan berarti banyak terjadi kredit macet,'' pungkasnya.(mcr)