Namun kebijakan itu harus dilandaskan oleh perhitungan dan pertimbangan yang matang. "Harus tepat ukurannya dan prudent. Tidak bisa grasa-grusu, apalagi sekedar untuk menaikkan elektabilitas," katanya.Belakangan ini dalam kampanyenya di daerah, Jokowi memamerkan tiga kartu saktinya yang baru, yakni Kartu Pra-Kerja, Kartu Sembako Murah, dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) hingga jenjang kuliah.
Dradjad menekankan, jika semua kebijakan kartu itu tidak dilandasi perhitungan dan pertimbangan yang matang, maka kredibilitas kebijakan ekonomi Indonesia bisa anjlok. "Ini bisa meningkatkan risiko fiskal dan secara umum, risiko ekonomi makro," pungkas Dradjad yang juga dikenal sebagai ekonom. (rmol)