Mahasiswa Cium Aroma Jual Beli Jabatan di Lingkungan Pemko
RADARPEKANBARU.COM.Jika sebelumnya Aliansi Mahasiswa/Pemuda Anti Korupsi Pengawal Nawacita Presiden yang melakukan unjuk rasa karena adanya dugaan kasus korupsi di lingkungan Pemko Pekanbaru, kali ini Aliansi Mahasiswa Pancasila Peduli Pekanbaru menggelar aksi yang menyorot adanya dugaan jual beli jabatan. Untuk rasa yang dilakukan oleh puluhan masa ini digelar di depan rumah dinas Walikota Pekanbaru, Kamis (14/2/2019).
Bahkan, dalam aksinya tersebut, para pengunjukrasa memampang foto, nama dan jabatan pejabat Pemko Pekanbaru di spanduk yang mereka bawa seperti Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru HM Noer MBS, Kepala BKPSDM Masykur Tarmizi, Kepala Bagian Umum Edi Suherman, Kepala Bidang, Adrizal serta istri Walikota Pekanbaru Asmita Firdaus.
Tidak hanya spanduk menyangkut soal jual beli jabatan, spanduk skandal proyek sampah Pemko Pekanbaru senilai Rp98 miliar juga dibentangkan. Pada kesempatan itu massa pengunjukrasa meminta agar Kejaksaan Negeri Pekanbaru memeriksa pihak yang diduga memberi suap untuk memenangkan proyek sampah.
Koordinator Lapangan Aliansi Mahasiswa Pancasila Peduli Pekanbaru, Cep Permana Galih dalam orasinya menyampaikan ada dugaan jual beli jabatan di lingkungan Pemko Pekanbaru. Pejabat tertentu bertindak sebagai eksekutor atau yang mengambil uang bagi ASN yang mau menduduki jabatan tertentu di lingkungan Pemko Pekanbaru. Uang itu diduga diserahkan kepada atasannya. “Ada dugaan membangun dinasti di lingkungan Pemko Pekanbaru,” ujarnya.
Tidak hanya itu saja, pendemo meminta Kejari Pekanbaru mengusut dugaan suap Rp3 miliar agar memenangkan PT Samhana Indah. Di samping itu, para pedemo juga membawa spanduk bertuliskan tentang adanya dugaan korupsi dan pengaturan dalam proses lelang pembangunan dua unit kantor SKPD Pemerintah Kota Pekanbaru senilai Rp60,25 miliar.
Sementara itu hingga berita ini dimuat berusaha mengonfirmasi kepada nama-nama pejabat terkait yang disebut oleh para pengunjukrasa. Salahsatunya adalah Kepala BKPSDM Masykur Tarmizi. Namun pejabat bersangkutan tidak mengangkat panggilan telpon wartawan.(ckc)