Bengkalis, (radarpekanbaru.com) - Badan Pengelolaan Perbatasan (BPP) Kabupaten Bengkalis meminta kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mengajukan usulan progarm penanganan abrasi di daerah perbatasan. Usulan itu nantinya akan disampaikan ke BNPP untuk dianggarkan melalui APBN.
"Kita di Badan Pengelolaan Perbatasan (BPP) hanya sebagai koordinator saja. Usulan program disesuaikan dengan tupoksi SKPD terkait. Begitu usulan disampaikan ke BPP, maka BPP akan menyampaikan ke Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)," ujar Kepala BPP Bengkalis, Muhammad Amin.
Dikatakannya bahwa penanganan abrasi di daerah perbatasan tergolong skala prioritas mengingat di beberapa tempat, seperti desa-desa yang berhadapan dengan pantai Utara pulau Bengkalis mengalami laju abrasi yang cukup parah. Sebagai contoh di Desa Muntai Kecamatan Bantan, abrasi di desa tersebut tidak hanya meluluhlantakkan perkebunan warga, melainkan juga patok penanda titik dasar.
"Memang hilangnya patok penanda titik dasar ini tidak berpengaruh terhadap batas antar negara. Namun, secara ekonomi sosial masyarakat yang ada di daerah perbatasan sangat dirugikan. Kita tidak bisa tinggal diam dan harus segera bertindak," kata Amin.
SKPD yang mungkin terlibat untuk mengusulkan program penanganan abrasi menurut Amin adalah Dinas PU. Melalui SKPD ini diharapkan akan ada usulan program pemecah gelombang sehingga bisa menahan laju abrasi.
"Secara teknis SKPD terkait lebih tahu bagaimana bentuknya. Usulan ini perlu disampaikan secepatnya, karena harapan kita proyek tersebut bisa masuk tahun 2015 mendatang," kata Amin lagi. (hr/rp)
Atasi Abrasi, BPP Minta SKPD Buat Program Penanganan Abrasi
Ikuti Terus Riaupower