RADARPEKANBARU.COM- Wakil rakyat di DPRD Riau gelar Rapat Paripurna DPRD Riau dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Riau tahun 2016.
Rapat Paripurna ini digelar Senin (3/4), yang dihadiri oleh 33 orang dari 65 orang anggota DPRD. Ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Riau Sunaryo, sementara itu dari pihak Pemprov Riau diwakili oleh Sekda Ahmad Hijazi dan Kepala Dinas/Biro, beserta Forkominda.
Foto : H Masnur Ketua Komisi E DPRD Riau
Fraksi Golkar didalam tanggapan LKPj Gubri 2016 yang dibacakan Masgaul, menekankan terhadap pelaksanaan pembangunan Riau 2016 yang mesti sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ini, dengan memuat akan visi misi.
"RPJMD ini harus terwujud Riau maju, yang masyarakat sejahtera, berbudaya melayu, berdaya saing tinggi. Serta mampu menurunkan kemiskinan. Diikuti meningkatnya lapangan kerja serta pemantapan Aparatur Pemerintah didalam hal pelayanan masyarakat," ujarnya.
Fraksi Golkar ini, juga menyoroti mengenai peningkatan pelayanan publk di sektor kesehatan, target realisasi program sudah berjalan, peningkatan mutu Sumber Daya Manusia, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Peningkatanya kedisiplinan dari kinerja aparatur.
Sementara dari Fraksi PDIP yang dibacakan Sugeng, menegaskan, mengapresiasi akan hal program pengembangan pariwisata serta kerja nyata Pemprov Riau dengan pihak terkait yang menekan untuk bencana asap. Namun ini, diperlu tingkatkan lagi pelayanan publik.
"Peningkatan didalam kedisiplinan ASN dalam bertugas, masih perlu menjadi perhatian serius. Karena, masih banyak ditemukan ASN itu yang tidak berada di kantor pada saat jam kerja. Makanya, diharap razia Satuan Polisi Pamong Praja agar lebih eksis lagi," sebutnya.
Foto : Susana Sidang Paripurna
Selain itu, Fraksi PDIP menyebut, LKPj ini pada intinya evaluasi apa yang telah dilakukan dan proyeksi sebagai arahan untuk kedepanya. Maka, poin penting tidak berjalan APBD 2016, sehingga goncangan ekonomi dirasakan. Tapi dianggap sebagai dalih mencari kesalahan.
Fraksi PDIP melihat dari realisasi APBD 2016 yang hanya sebesar 84,19 persen, belum lagi terjadi kebiasan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) mencapai Rp2 triliun pada 2016, dan juga dana menggendap di Bank. Makanya, itu bisa dianggap bukan prestasi.
Sementara dari Fraksi Demokrat dibacakan Nasril, menyampaikan pandangan mengenai penerapan dari the principle of good financial government didalam pengelolaan keuangan daerah. Fraksi ini, beri apresiasi pada pemerintah dalam menekan angka pengangguran.
"Penurunan angka pengangguran dan pengentasan hal kemiskinan, yang sejalan program Satker. Hal ini kami pamdang sebagai kinerja yang postif. Namun, kami mohon tanggapanya realitas angka yang dimaksud tersebut, sejauh mana berperan kesejahteraan," ujarnya.
Sementara lima Fraksi lainnya di DPRD Riau, itu menitik beratkan dalam halnya angka pengentasan kemiskinan, bahkan keterbukaan lapangan kerja, program-program kesejahteraan yang masih diperlu adanya peningkatan. Di dalam hal realisasi anggaran, juga menjadi sorotan akan kinerja dari ASN. (Adv)