RADARPEKANBARU.COM - Pemerintah Kota Pekanbaru menyelidiki praktek pungutan liar (pungli) pada bongkar muat kebutuhan pokok di Terminal Bandar Raya Payung Sekaki (BRPS) yang dikeluhkan transpoter pascarelokasi.
"Saya akan panggil dinas teknis untuk melakukan evaluasi," kata Wali Kota Pekanbaru Firdaus di Pekanbaru saat mengetahui adanya keluhan praktek pungli terhadap proses bongkar muat di penampungan sementara tersebut, Kamis (20/10).
Firdaus menegaskan sejak awal pihaknya tidak akan mentolerir jika terbukti ada oknum pegawai yang melakukan pungli dalam sistem pelayanan di wilayah Pekanbaru.
"Sore ini saya akan panggil tim yang bertugas untuk pemindahan ke BRPS," katanya lagi.
Menurut Firdaus upaya relokasi bongkar muat perkulakan kebutuhan pokok dari badan jalan di sepanjang Tuanku Tambusai dan Soerkarno Hatta ke Pasar Pagi Arengka selama ini ke BRPS bertujuan agar para transpoter mendapat tempat lebih baik. Walau diakuinya ini hanya sementara menunggu pasar induk sebenarnya siap dibangun.
Selain itu terang Firdaus selama ini keberadaan mereka di Jalanan tidak aman, mengganggu lalulintas dan kehujanan. Sementara mereka harus membayar setoran lokasi kepada oknum preman bukan kepada Pemko.
"Rata-rata transpoter membayar Rp75.000-Rp100.000 per truk kala itu, itu informasi yang kami dapat," tegas dia lagi.
Sementara sambung Firdaus dengan direlokasi ke BRPS para transpoter bisa mendapatkan fasilitas lebih baik, tempat aman, penerangan, listrik, toilet dan sebagainya.
"Apalagi tahap awal pemindahan ini Pemko mengratiskan segala biaya," kata Firdaus lagi.
Jadi tidak benar Pemko melakukan kutipan, sejauh ini terhadap transpoter yang sudah pindah.
Namun ia berjanji jika memang ada bukti dari laporan tersebut, pihaknya tidak akan segan-segan memberikan sanksi kepada oknum.
"Kalau dia Aparatur Sipil Negara akan kami peringati keras, kalau Tenaga Harian Lepas langsung kami pecat," tegas Firdaus lagi.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pekanbaru Zulpahmi Adrian saat dikonfirmasi mengaku belum menerima laporan adanya praktek pungli di BRPS.
Menurut dia harusnya kalau memang ada warga yang merasa dirugikan dipersilahkan melaporkan hal tersebut ke Satpol-PP.
"Saya belum terima laporan, karena penertiban ini baru beberapa hari berlangsung," kata Zupahmi Adrian kepada antara saat dikonfirmasi lewat seluler.
Ia juga tidak bisa menebak-nebak apakah itu dinamakan pungli atau kesepakatan antar pihak. Karena perlu dilakukan penyelidikan.
"Kita tidak tahu pungli atau kesepakatan bersama laporannya harus di klarifikasi dulu," tegasnya.
Adrian sapaan pria paruh baya ini yakin tidak ada Pungli di BRPS terkait bongkar muat sembako.
"Karena sejak awal walikota sudah ingatkan tidak boleh ada Pungli, tetapi kami akan selidiki," katanya menambahkan.
Sekedar informasi sepekan lalu Pemko Pekanbaru merelokasi semua proses bongkar muat kebutuhan pokok liar yang berlokasi di badan jalan selama ini ke Terminal BRPS. Tujuannya untuk memfungsikan badan jalan sesuai keperluannya.
Para transpoter dan pedagang perkulakan di arahkan melakukan proses transaksi di kawasan terminal yang selama ini sepi dari aktifitas bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP).
Relokasi ini sementara menanti siapnya pembangunan pasar induk tahun 2018.(ant)
Pemkot Pekanbaru Selidiki Pungli Bongkar Muat di Terminal BRPS
Ikuti Terus Riaupower