RADARPEKANBARU.COM - Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau mengaku tidak ingin intevensi dan membawa lembaga adat ke ranah politik terkai siapa calon Wakil Gubernur Riau yang akan dipilih, setelah poisis Gubernur H. Arsyadjuliandi Rachman dilantik secara definitif oleh Presiden.
Ketua Harian LAM Riau Al Azhar mengatakan, LAM sepenuhnya menyerahkan pada Partai Golkar selaku partai pengusung dan Gubernur Riau H. Arsyadjuliandi Rachman.
"LAM sampai hari ini tidak pernah membicarakan maupun diajak bicara soal Wakil Gubernur Riau. Dan tidak ada keharusan LAM untuk dilibatkan dalam masalah tersebut. Paling penting, siapa pun Calon Wakil Gubenur nantinya, Gubernur haruslah merasa nyaman," kata Alazhar, Senin (31/5/2016).
Bagi LAM, orang yang dipilih nanti adalah anak negeri Melayu Riau yang punya kemampuan dalam menjalankan roda pemerintahan kedepan. Karena, beban daerah pemerintah Provinsi Riau saat ini sangat berat.
"Ada beberapa persoalan saat ini yang menjadi beban bagi daerah. Pertama, soal serapan anggaran hingga akhir semester pertama yang belum maksimal," lanjut dia.
Kondisi ini, kata dia, akibat tidak gesitnya Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dalam mendukung dan mengimplementasikan kerja Gubernur Riau.
"Sebab itu, Gubernur dan Wakil Gubernur Riau kedepan harus tegas dan mampu menjawab masalah tersebut," ungkapnya.
Kemudian, persoalan lain adalah masalah dana bagi hasil (DBH) yang diprediksi turun dari 30-40 persen, akan menjadi ancaman bagi anggaran pembangunan daerah.
"Gubernur dan Wakil Gubernur Riau kedepan harus berada di depan untuk mencari alternatif kekurangan anggaran itu," ujar Alazhar.
Ketiga, bersifat non ekonomis, Gubernur dan Wakil Gubernur Riau juga harus berada di depan guna memulihkan marwah daerah yang sudah cedera parah akibat kasus korupsi menyangkut beberapa pejabat daerah.
"Wakil Gubernur dipilih nantinya harus punya rekam jejak anti korupsi. Disamping kriteria normatif yakni amanah, siddiq, fattonah dan tablig," jelas dia.
Alazhar meminta agar siapa Wakil Gubernur dipilih nanti merupakan hasil yang sudah dipikirkan secara matang, bukan calon kawin paksa.
"Pengalaman sebelumnya dapat belajar bagi kita, jangan sampai kawin paksa justru mengganggu situasi pemerintahan dan berakibat merugikan masyarakat," tutupnya. (radarpku)
Sumber : goriau
LAM : Wakil Gubernur dipilih nantinya harus punya rekam jejak anti korupsi
Ikuti Terus Riaupower