RADARPEKANBARU.COM- Sempat mengalami penundaan beberapa kali, akhirnya Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Riau Perubahan (APBD-P) 2015, Senin (16/11) malam disahkan.
Sidang Paripurna pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD-P) Riau tahun 2015 dan penyampaian pergantian komposisi anggota badan anggaran dari masing-masing fraksi diadakan di ruang Sidang Paripurna dan berjalan lancar, walaupun jadwal mulai sidang sedikit agak molor dan suasana sidang sempat memanas, dua agenda pembahasan itu sukses dilaksanakan.
Foto : Plt Gubri Arsyadjuliandi Rachman, menandatangani pengesahan APBD P 2015, disaksikan pimpinan DPRD Riau, Noviwaldi Yusman, Sunaryo dan Manahara Manurung, Senin (16/11) malam, usai Rapat Paripurna DPRD Riau.
Pengesahan dilakukan dalam rapat Paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Riau, Sunaryo yang diikuti juga Wakil Ketua yang lain, Manahara Manurung, Noviwaldy Jusman dan Anggota DPRD Riau.Pihak Eksekutif dihadiri Plt Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rahman, Forkopimda dan Kepala Satker yang ada.
APBD-P Propinsi Riau tahun 2015 disetujui dan disahkan Rp11,387 triliun DPRD Provinsi Riau dan disaksikan Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman. Total Anggaran Perubahan ini meningkat dari yang ada di murni sebelumnya sebesar 6,59% atau Rp 704,01 M, sehingga APBD Riau 2015 menjadi Rp 11,38 T dari di murni sebelumya Rp 10,683 T.
Belanja Tidak Langsung (BTL) meningkat jadi Rp6,906 triliun dari sebelumnya Rp4,402 triliun atau meningkat sekitar Rp2,504 triliun atau 56,89 persen. Belanja Langsung (BL) terjadi pengurangan dari Rp6,28 triliun sebelumnya jadi Rp4,481 triliun atau berkurang Rp1,8 triliun 28,66 persen.
Pendapatan daerah berkurang sebesar 15,07 persen atau Rp1,314 triliun dari sebelumnya Rp8,71 triliun menjadi Rp7,407 triliun. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah bertambah sebesar Rp2,863 miliar atau 0,33 persen di murni Rp868,8 miliar menjadi Rp871,71 miliar. Pembiayaan daerah sebesar Rp3,98 triliun yangmerupakan dari SILPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran).
"Dewan dapat menerima dan setuju terhadap laporan kerja banggar sehingga RAPBD-P dapat disahkan menjadi Perda. Kami harap pemerintah Riau dapat maksimal dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang telah dijadwalkan," ungkap pimpinan sidang paripurna, dr Sunaryo saat usai pembacaan laporan hasil kerja Banggar.
Sementara itu, Plt Gubernur Riau dalam pidato pendapat gubernur Riau terhadap laporan hasi kerja badan anggaran, Plt Gubri mengatakan, pihaknya meminta kepada seluruh jajaran di Pemerintah Provinsi Riau untuk konsisten dalam menyelesaikan seluruh pekerjaan di daerah.
"Kami harapkan TAPD dapat memaksimalkan anggaran yang sudah disahkan. Terkait adanya interupsi tentang dana bantuan keuangan, sudah kita siapkan alokasi ke kabupaten kota secara proporsional," jelasnya.
Kemudian disampaikan juga, untuk pendapatan daerah terjadi pengurangan sebsar 15,07% atau Rp 1,314 T dari sebelumnya Rp 8,71 T jadi Rp 7,407 T. Pengurangan ini diselaraskan dengan pengurangan penerimaan dana perimbangan DBH minyak dan gas bumi dari rencana Rp 4,196 T berkurang Rp 1,08 T (25,46%) jadi Rp 3,12 T.
Penerimaan PAD juga berkurang sebesar Rp 248,8 M (6,81%) dari Rp 3,651 T menjadi Rp 3,407 T. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah bertambah sebesar Rp 2,863 M (0,33%) di murni Rp 868,8 M menjadi Rp 871,71 M. Pembiayaan daerah sebesar Rp 3,98 T yang merupakan dari SILPA. [adv/humas]