RADARPEKANBARU.COM- Beredar foto copy surat diduga "bodong" mengatas namakan DPP Golkar Golkar Versi ARB berisi penunjukan Septina Primawati istri dari terpidana korupsi PON Riau dan Kasus Ilegal loging, sebagai Ketua DPRD Riau pengganti suparman.
Sebagaimana diketahui lowongan jabatan prestisius Ketua DPRD Riau terbuka lebar pasca di tinggalkan Suparman yang mencalonkan diri sebagai Bupati Rokan Hulu.
Namun ke-aslian surat dari DPP Golkar yang berisi penunjukan Hj. Septina Primawati Rusli untuk menempati posisi tersebut ternyata masih di ragukan banyak pihak.
Copy surat dengan nomor 330/DPP Golkar/XI/2015 yang menujuk Septina Primawati Rusli
Musfihin Dahlan Pengurus DPP Golkar Versi ARB membantah adanya surat dari DPP Golkar atas penunjukan Septina Primawati Rusli, mantan Anggota DPR RI asal Riau yang juga orang kepercayaan Akbar Tanjung ini dengan tegas mengatakan bahwa setakat ini kepastian kubu DPP Golkar yang mana yang berhak memberi rekomendasi saja belum jelas.
" Yang memutuskan siapa? , Golkarnya saja belum jelas" tegas musfihin kepada Radar Pekanbaru, senin (9/11) sore.
Hal senada dari mantan Ketua DPRD Riau, Suparman, juga membantah adanya surat yang beredar terkait putusan DPP Golkar yang memutuskan satu nama untuk ketua DPRD Riau, Septina Primawati Rusli dan menganggap surat tersebut diduga sebagai "Surat Kaleng".
Sementara sampai saat ini DPP belum memutuskan nama untuk ketua DPRD Riau. Surat yang beredar saat ini, itu tidak resmi, itu surat kaleng, tidak jelas sumbernya. Menurut ketua DPD II Golkar Rokan Hulu ini, dalam memutuskan satu nama, DPP Golkar pasti merujuk kepada rekomendasi dari bawah, dalam hal ini DPD I. Ia pun kaget saat nama Septina Primawati Rusli masuk sebagai calon ketua dewan.
Isu miring penunjukan istri mantan terpidana korupsi ini bertiup kencang setelah ramai di media online memberitakan terkait adanya surat masuk ke Sekretariat Dewan DPRD Riau, Senin (9/11/2015), Copy surat dengan Nomor 330/DPP Golkar/XI/2015 yang menujuk Septina Primawati Rusli, seolah sudah masuk ke Bagian Risalah. Surat tersebut ditandatangani Ketua Umum DPP Aburizal Bakrie dan Sekjend Idrus Marham.
Meski sudah beredar isu adanya surat penunjukan Dra. Hj. Septina Primawati sebagai Ketua DPRD Riau oleh DPP Partai Golkar. Namun Pelaksana tugas Sekretaris DPRD Riau Khuzairi mengaku belum menerima surat terkait hal tersebut.
"Belum ada kami menerima suratnya. Tadi memang ada, tapi tak resmi ditujukan ke sini, mungkin hanya tembusan," kata Khuzairi, Senin (9/11/2015).
Ia menyebutkan, mekanisme penunjukan Ketua DPRD Riau biasanya dikirim oleh DPP partai politik ke pengurus provinsi. Nanti pihak provinsi membuat surat resmi ke pimpinan dewan melalui Setwan. Setelah itu kembali diserahkan ke Pemerintah Provinsi Riau untuk dibuatkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan.
"Kami tak menerima surat tersebut. Kalau tak resmi, tentu kami tak berani menyatakan," sampainya.
Ditempat terpisah Plt Ketua DPD I Partai Golkar Riau Arsyadjuliandi Rachman mengaku tidak mengetahui perihal surat penunjukan septina. ia mengatakan belum menerima salinan surat dari DPP Golkar tersebut.
"Saya belum tahu mengenai surat itu, belum ada sampai ke saya. Kalau resmi tentu sudah masuk," ujar Andi Racman ditemui menjelang pembukaan rapat paripurna penyampaian nota keuangan RAPBD 2015 di DPRD Riau, sebagaimana dikutip Radar Pekanbaru dari situs goriau.com, Senin (9/11/2015).
Foto Copy surat dari DPP Partai Golkar Nomor 330/DPP Golkar/XI/2015 yang ditandatangani Ketua DPP Aburiza Bakrie dan Sekjend Idrus Marham dikabarkan masuk ke Setwan DPRD Riau tadi pagi. Namun baik Sekwan maupun pimpinan dewan mengaku belum menerima surat tersebut.
"Saya belum tahu, kami belum menerima surat resminya. Saya belum mau komentar, soalnya belum melihat surat tersebut," jelas Wakil Ketua DPRD Riau Ir. H. Noviwaldy Jusman.
Politisi Demokrat ini mengatakan, biasanya jika surat resmi yang masuk dari DPP partai akan masuk ke pengurus provinsi. Nanti pengurus provinsi yang meneruskan untuk diproses di pimpinan dewan.
Disisi lain jika benar adanya penunjukan septina ini, maka sejumlah pihak mengaku menyangkan hal ini, dikarenakan penunjukan septina dianggap reingkarnasi kebangkitan Rezim Koruptor Rusli Zainal.
"Kenapa bisa golkar menunjuk septina, padahal ia adalah istri dari mantan terpidana korupsi yang notabenenya ia juga diduga ikut menikmati hasil kerja suaminya, septina diduga juga terlibat dalam menggunakan dana APBD Riau saat mencalonkan diri menjadi walikota pekanbaru" kata ilham dari Lsm Kompak Riau.
Sampai berita ini di tayangkan, belum diketahui siapa oknum yang mengantarkan surat yang membuat lembaga DPRD Riau goncang dan sempat membuat "pohon beringin" di Riau bergetar laksana tertiup angin kencang. (TIM)