RADARPEKANABRU.COM- Kesabaran masyarakat Riau yang terus dilanda kabut asap, habis sudah. Ratusan pengunjuk rasa mengancam akan menggulingkan pemerintahan Joko Widodo lantaran dinilai lamban menangani bencana asap. Bahkan massa mengancam akan menurunkan 36 ribu orang demonstran, jika permintaan mereka tidak digubris dalam 3x24 jam.
Sumber foto from Anis Murzil
Aksi massa yang digelar di depan gerbang kantor Gubernur Riau, Jumat (23/10/2015) siang memuncak. Pendemo habis kesabaran lantaran tak satupun perwakilan Pemprov Riau turun mendatangi mereka. Walhasil, ratusan massa dari Forum Dosen Muda dan BEM se-Pekanbaru pun mengancam akan menggulingkan pemerintahan, dengan massa yang jauh lebih besar.
"Kalau pemerintah daerah dan pusat abai dengan nasib masyarakat, artinya kalian tidak punya perikemanusiaan, mundur saja, termasuk presiden, mundurlah jika tak mampu mengatasi asap. Kami tak mau mati sia-sia," ujar koordinator aksi melalui pengeras suara.
"Kami beri waktu 3x24 jam dari sekarang. Kalau pemerintah tidak menggubris tuntutan kami terkait penuntasan bencana asap, maka jangan salahkan kami kalau nanti akan ada aksi penggulingan pemerintahan Jokowi," sambung dia. Statemen itu mendapat apresiasi oleh ratusan massa yang didominasi oleh mahasiswa tersebut.
Selain mendesak agar pemerintah serius menanggapi bencana asap, pendemo juga menuntut beberapa pokok masalah lainnya, seperti penjarakan bos perusahaan besar di Riau yang diduga sengaja melakukan pembakaran lahan. Mendesak gubernur Riau supaya mencabut izin usaha HTI dan HGU yang dibakar.
"Pemerintah juga kita minta agar tidak melakukan pembiaran terhadap rakyat yang dilanda bencana asap. Kami minta sediakan ruang steril tempat mengevakuasi balita, dan sediakan satu tabung oksigen untuk setiap satu rumah. Terakhir, kita minta Jokowi mundur kalau memang tak mampu," tukasnya.
Salahseorang dosen Universitas Riau, Muhammad Sahal mengatakan, semua pelaku pembakar hutan wajib dihukum berat. "Seret mereka ke pengadilan. Pemerintah tak peduli, banyak masayarakat tidak siap dengan bencana asap dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Artinya pemerintah ini lalai," tukasnya. (Radarpku/ GR)