RADARPEKANBARU.COm - Ketua Pansel Assesment pejabat eselon di lingkungan Pemprov Riau, Prof Mukhtar Ahmad sudah menyerahkan hasil seleksi pejabat tinggi Pratama/Eselon II kepada Plt Gubernur Riau, H Arsyadjuliandi Rachman.
Dari 218 pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemprov Riau yang mengikuti seleksi, hanya 136 yang dinyatakan lulus kualifikasi sebagai pejabat pratama.
Artinya, terdapat 82 pejabat baik eselon II maupun eselon III yang mengikuti seleksi, dinyatakan tidak lulus. Celakanya, dari 82 yang tidak lulus itu, 13 diantaranya adalah pejabat aktif eselon II.
Data yang diperoleh dari Pansel, ke-13 nama pejabat tersebut antara lain, Wan Amir Firdaus yang saat ini menjabat sebagai Plt Asisten II bidang ekonomi dan pembangunan. Wan Amir merupakan salah satu pejabat yang malang melintang di birokrasi. Ia merupakan mantan Kepala Bappeda di Rokan Hilir, bahkan pernah n mencapai puncak karir sebagai Sekdakab di Rokan Hilir.
Berikutnya adalah Adizar M Noer yang saat ini masih menjabat sebagai Plt kadishub Riau. Pejabat satu juga bisa dikatakan cukup senior, terutama dijajaran Dinas Perhubungan, dimana ia pernah cukup lama menjadi pejabat eselon III disana. Adizar juga pernah menjabat sebagai Kepala Biro Perekonomian dan Badan Penamanan Modal dan Promosi Daerah.
Pejabat eselon II lainnya yang namanya tidak terdapat dalam list 136 pejabat lulus adalah, Alimuddin. Ia merupakan Plt Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu. Ia juga pernah mengemban jabatan eselon II di Biro Kesra.
Selain itu, ada nama Basriman. Pejabat yang kini menjadi staf ahli Gubernur ini juga cukup senior. Ia pernah cukup lama menjadi Kepala Dinas Pertanian Provinsi Riau. Namun dalam seleksi assesment, nama Basriman tidak muncul di list pejabat yang lulus.
Pejabat lainnya adalah Zakaria. Nama Pria yang kini menjabat Plt Kepala Biro Kesra ini tidakbberada dalam jajaran pejabat yang dinyatakan lulus.
Nizamul yang kini menjabat sebagai Plt Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Pelindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) juga bernasib serupa. Mantan Kasatpol PP Riau ini dinyatakan tidak lulus, karena didalam daftar nama pejabat yang diserahkan Pansel, tidak terdapat nama Nizamul.
Nasib serupa juga dialami Raja Zulkarnain. Pria yang kini menjabat sebagai Plt Badan Pengelola Perbatasan ini tidak termasuk pejabat yang beruntung, Mantan Kepala Disperindag ini tidak masuk daftar pejabat yang lulus.
Begitu pula dengan Daswanto yang kini menjabat sebagai Plt Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa (Bappemasbangdes). Ia tak termasuk dalam daftar pejabat yang lulus.
Selanjutnya ada Mizwar Effendi yang kini menjabat Kepala Dinas Sosial, Lisda yang kini menjabat kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,Amir Husin Direktur di RSUD Arifin Achmad serta Rajab, Direktur di RSJ Tampan.
Ketua Pansel Prof Mukhtar Ahmad mengatakan, daftar nama yang diserahkan kepada Plt Gubri tersebut merupakan nama-nama yang dianggap memiliki kualifikasi. Namun ia menyebut, pejabat eselon II yang tak lulus, disebabkan beberapa pertimbangan.
"Untuk pejabat eselon II yang namanya tidak ada di dalam daftar, sudah disiapkan pak Gubernur untuk membantu beberapa penugasan, seperti tim Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)," ujarnya.
Hal senada diungkapkan Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), DR Ir Nuraida Menurutnya, dalam proses assesment Pemprov Riau sudah berjalan sebagaimana mestinya.
Ia memastikan, tidak ada pejabat yang nonjon dalam proses Assesment. Hanya saja, ia menyebut, pejabat yang tidak lulus asessesment akan ditugaskan mengisi jabatan fungsional.
"Dalam UU ASN itu tidak ada yang namanya nonjob. Jadi pejabat yang tidak lulus itu memang tidak mengisi jabatan struktural, tapi dia fungsional," tambahnya.
Di sisi lain kata mantan Kepala Bappeda Kepri ini, untuk penentuan pejabat di SKPD, diserahkan sepenuhnya kepada PPK dalam hal ini Kepala Daerah.
Namun, dalam menetapkan pejabat yang bakal diangkat mengisi posisi eselon II, PPK harus mengacu kepada hasil seleksi assesment. Dimana prosesnya melibatkan pihak independen.
"Untuk pengisian jabatan itu dilakukan oleh PPK, tetapi tetap mengacu kepada hasil Assesment," ujarnya.
Setelah menetapkan 136 nama yang lulus assesment itu katanya, akan ditetapkan 62 nama untuk mengisi jabatan struktural eselon IIb baik Biro, Dinas dan
Badan.
Kemungkinan adanya jabatan yang kosong, Nuraida tidak menutup kemungkinan. "Bisa saja ada yang kosong, seperti hal yang terjadi di kota Bandung, ada yang tidak memenuhi kualifikasi," tegasnya.
Tak hanya itu, Ia juga memastikan, penentuan pejabat lulus tak hanya dilihat dari segi kualitas saja. Rekam jejak para pejabat juga turut andil menentukan nasib para pejabat.
"Jadi tidak hanya assesment ini saja yang dinilai, tapi rekam jejak juga akan dinilai," tegasnya lagi.
Kendati demikian, Ia berharap apapun keputusan hasil seleksi Assesment dapat diterima seluruh pihak. "ASN ini untuk memperjelas kedudukan Pejabat PNS. Jadi penunjukkan pejabat betul-betul memiliki dasar kuat, terutama secara kualifikasi," jelasnya.
Sementara Plt Gubri selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) bakal secepatnya menunjuk jabatan definitif disetiap SKPD. "Saya tentu harus melihatnya dulu. Tapi secepatnya akan kita umumkan," tandasnya. (radarpku/src)
Berikut Daftar Pejabat tak Lulus :
1.Wan Amir Firdaus (Plt Asisten II)
2.Alimuddin (Plt Kepala BP2T)
3.Daswanto (Plt Kepala Bappemasbangdes)
4.Adizar M Noer (Plt Kadishub)
5.Nizamul (Plt kepala Kesbangpolinmas)
6.Zakaria (Plt Karo Kesra)
7.Lisda (Plt Kepala Pemberdayaan Perempuan PA)
8.Basriman (Plt Staf Ahli Gubernur Riau)
9.Raja Zulkarnain (Plt Kaban Pengelola Perbatasan)
10.Mizwar Effendi (Plt Kadinsos)
11.Amir Husin (Plt Direktur RSUD)
12.Rajab (Plt Direktur RSJ Tampan)
13. Taufik (Plt Sekretaris Korpri)