RADARPEKANBARU.COM - Pemprov Riau menyiapkan langkah pembenahan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) guna meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Evaluasi menyeluruh akan dilakukan, mulai dari kinerja keuangan, operasional, hingga manajerial, termasuk terhadap jajaran pengurus dan dewan pengawas.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Syahrial Abdi mengatakan, pembenahan BUMD dilakukan melalui penguatan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG), penyusunan desain besar bisnis (grand design), serta restrukturisasi perusahaan. Langkah tersebut bertujuan menjadikan BUMD lebih sehat, mandiri, dan menguntungkan, tanpa mengabaikan fungsi pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab perusahaan daerah.
"Langkah yang dilakukan meliputi penguatan sistem pengendalian intern berbasis risiko, evaluasi portofolio bisnis, seleksi pengurus secara profesional, serta audit independen berdasarkan kinerja keuangan, operasional, dan manajerial," cakapnya, Rabu (18/11/2026).
Hasil evaluasi akan menjadi dasar bagi Pemprov Riau dalam menentukan arah pembenahan masing-masing BUMD. Langkah yang dapat ditempuh meliputi efisiensi, restrukturisasi, konsolidasi, pembentukan perusahaan induk (holding), hingga divestasi atau likuidasi terhadap unit usaha yang dinilai tidak lagi prospektif.
"Tidak hanya jajaran direksi, kami juga akan mengevaluasi kinerja dewan pengawas secara berkala. Pengawasan terhadap perusahaan daerah dinilai harus berjalan efektif, terutama dalam memastikan pencapaian target dividen dan pelaksanaan fungsi sosial BUMD," tegas Syahrial.
Apabila dewan pengawas tidak menjalankan tugasnya secara optimal, Pemprov Riau tidak menutup kemungkinan melakukan penataan, termasuk pergantian personel. Selain itu, evaluasi juga mencakup efektivitas penyertaan modal Pemprov Riau kepada BUMD.
"Hal ini menjadi perhatian penting, terutama dalam menghadapi penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) minyak bumi yang berdampak terhadap kemampuan keuangan daerah," sebut Syahrial.(ckc)