RADARPEKANBARU.COM - Program pengurangan 40 persen pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bagi angkutan barang mulai menarik minat pelaku usaha di Provinsi Riau. Hingga saat ini, sebanyak 438 unit kendaraan telah memanfaatkan kebijakan tersebut dengan total penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp1,92 miliar.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau Ninno Wastikasari, Rabu (11/11/2026), mengatakan, penerimaan tersebut terdiri atas pokok PKB sebesar Rp1.157.925.728 dan opsen PKB senilai Rp764.230.870. Dengan demikian, total penerimaan yang berhasil dihimpun dari program tersebut mencapai Rp1.922.156.598.
"Total PAD yang kami peroleh dari program pengurangan 40 persen pokok pajak kendaraan angkutan barang mencapai Rp1.922.156.598. Jumlah tersebut berasal dari pembayaran 438 unit kendaraan," cakapnya.
Meski sudah menghasilkan penerimaan hampir Rp2 miliar, Bapenda Riau menilai peluang untuk meningkatkan partisipasi wajib pajak masih terbuka lebar. Berdasarkan pendataan, terdapat 248.715 unit kendaraan angkutan barang yang tercatat masih menunggak pajak.
"Dari jumlah tersebut, sebanyak 591 unit kendaraan telah mendaftar dan masuk tahap verifikasi. Namun, baru 438 unit yang menuntaskan pembayaran. Sementara, 153 unit lainnya belum menyelesaikan kewajiban pajak," ungkap Ninno.
Pemprov Riau masih memberikan kesempatan kepada badan usaha pemilik kendaraan angkutan barang untuk menikmati keringanan tersebut hingga 31 Desember nanti. Badan usaha yang ingin memanfaatkan program ini harus menyiapkan dokumen berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), surat permohonan, dan Nomor Induk Berusaha (NIB).
Seluruh berkas pengajuan wajib disampaikan melalui kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) paling lambat 15 Desember.
Kebijakan pengurangan pajak tersebut tidak berlaku untuk kendaraan yang melakukan penyerahan pertama maupun kendaraan yang dimutasi keluar dari Provinsi Riau.
"Kami mengimbau badan usaha yang memiliki kendaraan angkutan barang dan masih menunggak pajak agar memanfaatkan program ini sebelum masa berlakunya berakhir," imbau Ninno.
Selain memberikan keringanan pajak, Bapenda Riau juga memperluas akses pembayaran melalui sejumlah inovasi pelayanan. Langkah ini dilakukan agar masyarakat semakin mudah menunaikan kewajiban pajak kendaraan tanpa harus selalu mendatangi kantor Samsat induk.
Berbagai fasilitas yang disediakan di antaranya Samsat Keliling, Samsat Tanjak, dan Samsat Drive Thru. Ketiganya memiliki pola pelayanan berbeda untuk menjangkau wajib pajak di berbagai lokasi.
Samsat Keliling hadir dengan mendatangi sejumlah titik strategis. Sedangkan Samsat Tanjak menyediakan gerai pelayanan di lokasi yang mudah dijangkau masyarakat, salah satunya di depan Purna MTQ Pekanbaru.
Layanan Drive Thru memungkinkan wajib pajak melakukan pembayaran tanpa perlu turun dari kendaraan.
Di Pekanbaru, fasilitas tersebut tersedia di dua lokasi, yakni halaman Kantor Bapenda Riau di Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Gajah Mada. Keduanya menerapkan sistem pembayaran berbeda.
Gerai di Jalan Sudirman melayani pembayaran secara tunai, sedangkan layanan di Jalan Gajah Mada menggunakan metode pembayaran digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Penerapan pembayaran QRIS di gerai Drive Thru Jalan Gajah Mada merupakan inovasi Samsat pertama di Indonesia yang menggunakan sistem tersebut. Layanan serupa juga telah diperluas ke sejumlah daerah, yakni Ujung Tanjung di Kabupaten Rokan Hilir, Pangkalan Kerinci di Kabupaten Pelalawan, Tembilahan di Kabupaten Indragiri Hilir, serta Kota Dumai.
"Berbagai inovasi pelayanan ini kami hadirkan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor," tutupnya.(ckc)