RADARPEKANBARU.COM - Rencana pembangunan flyover Simpang Panam, Kota Pekanbaru, masih terkendala persoalan pembebasan lahan. Pemprov Riau memastikan penyelesaian pembebasan tanah menjadi prioritas sebelum proyek infrastruktur tersebut dapat dilanjutkan.
Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto usai rapat pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan Flyover Simpang Panam di kantor gubernur, Selasa (10/11/2026), mengatakan, persoalan pembahasan lahan menjadi salah satu pembahasan dalam rapat evaluasi Tim Terpadu Percepatan Pembangunan (TP2T) bersama Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN). Rapat ini digelar untuk mengevaluasi capaian kegiatan TP2T sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan menjelang berakhirnya tahun anggaran.
"Rapat hari ini mengevaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh tim TP2T. Kami ingin melihat sejauh mana progresnya dan apa saja kendala di lapangan. Hal ini mengingat tahun anggaran segera berakhir," cakapnya.
Terkait rencana pembangunan Flyover Simpang Panam, desain pembangunan telah dibahas. Namun, proses pengadaan tanah masih menghadapi sejumlah persoalan administratif. Persoalan itu seperti bidang tanah yang belum dibebaskan serta sertifikat tanah yang belum dilakukan pemecahan.
Kondisi tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu. Supaya, lahan yang dibebaskan tidak menimbulkan persoalan hukum maupun risiko pembayaran ganti rugi ganda.
"Kami mempercepat semuanya. Kendalanya masih ada lahan yang belum dibebaskan dan sertifikatnya belum dipotong. Kami menjaga jangan sampai terjadi pembayaran dua kali," jelas SF Hariyanto.
Pembangunan Flyover Simpang Panam belum dapat direalisasikan pada tahun ini. Pemprov Riau akan melanjutkan proses pembebasan lahan pada tahun depan. Sebab, penyelesaian pengadaan tanah menjadi syarat utama sebelum tahapan pembangunan fisik dapat dilaksanakan.
"Tahun depan, kami lanjutkan pembebasan lahannya. Kalau tanah belum bebas, mau bagaimana?" tutup SF Hariyanto.(ckc)