RADARPEKANBARU.COM - Pemprov Riau memproyeksikan pendapatan daerah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 mencapai Rp10 triliun. Pendapatan tersebut didominasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan sebesar Rp6,99 triliun.
Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Syahrial Abdi dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau dengan agenda penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Riau 2027, Senin (9/11/2026).
"PAD menyumbang sekitar 69,87 persen dari total pendapatan daerah. Sementara itu, pendapatan transfer diproyeksikan sebesar Rp3 triliun atau sekitar 30,02 persen," cakapnya.
Dalam rancangan tersebut, belanja daerah juga direncanakan sebesar Rp10 triliun. Dengan demikian, Pemprov Riau tidak menganggarkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) atau ditetapkan nihil.
"Guna memperkuat kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat, kami terus mengoptimalkan pajak dan retribusi daerah, mendiversifikasi sumber pendapatan, memperkuat BUMD, serta mengelola dana transfer secara efektif," kata Syahrial.
Penguatan pendapatan daerah akan dilakukan melalui sejumlah langkah, di antaranya digitalisasi layanan, pemutakhiran data wajib pajak dan objek retribusi, serta peninjauan tarif retribusi. Penyesuaian tarif tersebut akan mempertimbangkan biaya pelayanan, kemampuan masyarakat, dan prinsip keadilan.
"Kami juga mendorong peningkatan efisiensi pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)," ujar Syahrial.
Kebijakan dalam rancangan APBD 2027 mengusung tema Pemantapan Pembangunan untuk Penguatan Daya Saing dan Ekonomi Inklusif. Melalui tema tersebut, alokasi anggaran diarahkan pada program-program yang efektif, efisien, serta mampu mendorong pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Dari sisi belanja, kami akan memprioritaskan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pengalokasian anggaran tersebut ditujukan untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM)," jelas Syahrial.
Sementara itu, urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan dasar akan mendapatkan alokasi sesuai kebutuhan, prioritas, dan potensi daerah. Diharapkan, pembahasan rancangan APBD 2027 bersama DPRD Riau dapat berjalan lancar dan konstruktif.
"Kami berharap proses pembahasan menghasilkan Perda APBD 2027 yang tepat sasaran dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Riau," tutupnya.(ckc)