RADARPEKANBARU.COM - Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menetapkan fatwa haram terhadap penggunaan rokok elektrik atau vape. Ketetapan tersebut tidak hanya berlaku bagi pengguna, tetapi juga mencakup kegiatan produksi hingga perdagangan rokok elektrik.
Keputusan itu tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape. Fatwa tersebut ditetapkan di Jakarta pada Jumat (6/11/2026), bertepatan dengan 26 Jumadil Awal 1448 Hijriah.
Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh, menjelaskan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan dampak negatif penggunaan rokok elektrik terhadap kesehatan dan kehidupan sosial masyarakat.
“Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,” ujar Asrorun Ni’am, dikutip dari laman resmi MUI, Senin (9/11).
Dalam fatwa tersebut, MUI menjelaskan bahwa rokok elektrik merupakan perangkat bertenaga baterai atau sumber energi lainnya yang digunakan untuk memanaskan zat mengandung nikotin, gliserin, dan bahan penambah rasa sehingga menghasilkan uap atau aerosol yang dihirup pengguna.
MUI juga menyoroti kandungan nikotin dalam vape. Zat tersebut memiliki efek terhadap sistem saraf, bersifat adiktif atau menyebabkan ketergantungan, serta berpotensi memberikan dampak negatif terhadap kesehatan.
Produksi dan Penjualan Juga Diharamkan
Tidak hanya penggunaan, MUI juga secara tegas menetapkan bahwa penyalahgunaan vape untuk mengonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram.
Bahkan, kegiatan memproduksi dan memperjualbelikan rokok elektrik juga masuk dalam ketentuan yang diharamkan.
Ketentuan tersebut tercantum dalam bagian kedua Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Ketentuan Hukum.
“Menyalahgunakan rokok elektrik (REL)/vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram. Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram,” demikian penegasan dalam fatwa tersebut.
Ketetapan ini memperlihatkan bahwa MUI tidak hanya menyoroti perilaku konsumen, tetapi juga seluruh mata rantai kegiatan usaha yang berkaitan dengan produk rokok elektrik.
MUI Minta Presiden dan DPR Buat Undang-Undang
Selain menetapkan hukum penggunaan vape, MUI juga mengeluarkan 12 rekomendasi kepada pemerintah, lembaga negara, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat, hingga masyarakat luas.
Salah satu rekomendasi utamanya adalah meminta Presiden bersama DPR segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape beserta sanksinya.
MUI juga meminta Presiden mengambil langkah cepat untuk mengendalikan peredaran rokok elektrik guna melindungi masyarakat dari paparan dan dampak negatif yang ditimbulkan.
Selanjutnya, pemerintah diminta memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar kebijakan pengendalian serta pelarangan vape dapat berjalan secara terkoordinasi.
Kementerian Kesehatan juga direkomendasikan menyusun kebijakan larangan penggunaan rokok elektrik berdasarkan prinsip perlindungan kesehatan masyarakat.
Sementara itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) diminta memperketat pengawasan produk vape serta memperkuat koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan aparat penegak hukum.
MUI turut merekomendasikan Kementerian Perindustrian melarang izin industri vape dan mengevaluasi kebijakan perizinan industri tersebut dengan mempertimbangkan risiko penyalahgunaan perangkat vape sebagai media peredaran zat terlarang.
Kementerian Keuangan juga diminta mengevaluasi kebijakan fiskal terkait produk rokok elektrik dengan mempertimbangkan perlindungan kesehatan masyarakat dan pencegahan penyalahgunaan.
Masyarakat Diminta Lindungi Anak dan Remaja
Dalam rekomendasi lainnya, MUI meminta BNN dan aparat penegak hukum menutup berbagai celah peredaran narkotika melalui perangkat vape serta melakukan penindakan terhadap peredaran dan penyalahgunaannya.
Organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga pendidikan, pesantren, dan keluarga juga diminta meningkatkan edukasi mengenai keharaman penggunaan vape serta risiko kesehatan dan penyalahgunaannya.
MUI secara khusus mengimbau masyarakat untuk menghindari penggunaan rokok elektrik dan berperan aktif melindungi anak-anak serta remaja dari paparan dan ketergantungan nikotin.
Selain itu, seluruh pemangku kepentingan diminta memperkuat koordinasi dan melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas kebijakan pengendalian rokok elektrik dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemaslahatan masyarakat.
Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tersebut ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa Dr KH Aminuddin Yaqub. Penetapannya diketahui Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya H Amirsyah Tambunan.
Dalam ketentuan penutup, MUI menegaskan fatwa tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Seluruh pihak juga diimbau menyebarluaskan ketetapan tersebut agar diketahui masyarakat dan pihak-pihak yang memerlukan.(rmc)