RADARPEKANBARU.COM - Pemimpin oposisi Israel, Gadi Eisenkot, mendapat kesempatan pertama untuk membentuk pemerintahan baru setelah pemilihan umum pada Selasa (27/10/2026). Presiden Israel Isaac Herzog memutuskan memberikan mandat kepada pemimpin Partai Yashar tersebut, membuka peluang berakhirnya pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Keputusan itu diumumkan kantor kepresidenan Israel pada Sabtu (7/11/2026), setelah Eisenkot memperoleh rekomendasi dari fraksi-fraksi yang mewakili 67 anggota parlemen atau Knesset. Sementara itu, Netanyahu hanya mendapat dukungan rekomendasi dari 46 anggota parlemen.
Herzog dijadwalkan menyerahkan mandat pembentukan pemerintahan kepada Eisenkot di kediaman resmi presiden pada Minggu (8/11/2026), pukul 17.00 waktu setempat atau pukul 22.00 WIB.
Dilansir dari Anadolu, Minggu (8/11/2026), keputusan tersebut diambil setelah Herzog melakukan konsultasi intensif dengan sejumlah pemimpin partai, termasuk Netanyahu dan Eisenkot.
Dukungan 67 Anggota
Dalam konsultasi pembentukan pemerintahan, sebanyak 67 anggota Knesset merekomendasikan Eisenkot sebagai calon perdana menteri. Sebanyak 46 anggota parlemen lainnya mendukung Netanyahu, sedangkan tujuh anggota dari satu fraksi memilih tidak merekomendasikan siapa pun.
Meski memperoleh dukungan rekomendasi mayoritas anggota parlemen, Eisenkot belum otomatis menjadi perdana menteri. Ia harus membentuk pemerintahan yang mampu memperoleh kepercayaan Knesset.
Berdasarkan ketentuan hukum Israel, Eisenkot memiliki waktu 28 hari untuk membentuk pemerintahan setelah menerima mandat resmi. Apabila perundingan belum menghasilkan kesepakatan, Presiden Herzog dapat memberikan perpanjangan waktu hingga 14 hari.
Dengan demikian, Eisenkot berpotensi memiliki waktu maksimal 42 hari untuk menyelesaikan pembentukan pemerintahan baru.
Partai Netanyahu
Pemilu legislatif Israel pada 27 Oktober 2026 tidak menghasilkan satu blok politik pun yang menguasai mayoritas kursi Knesset. Dari total 120 kursi parlemen, diperlukan dukungan sedikitnya 61 anggota untuk membentuk pemerintahan mayoritas.
Partai Likud yang dipimpin Netanyahu memperoleh 27 kursi, menjadikannya partai terbesar di parlemen. Sementara itu, Partai Yashar pimpinan Eisenkot mendapatkan 21 kursi.
Secara keseluruhan, blok politik Netanyahu menguasai 53 kursi, sedangkan blok oposisi utama memperoleh 48 kursi. Dua partai yang mewakili pemilih Arab Israel, yakni Joint List dan Ra'am, menguasai 19 kursi lainnya.
Dukungan rekomendasi kedua partai tersebut membuat jumlah anggota parlemen yang mengusulkan Eisenkot mencapai 67 orang. Namun, rekomendasi untuk membentuk pemerintahan tidak selalu berarti kesediaan seluruh partai bergabung dalam koalisi yang sama.
Tantangan Koalisi
Tantangan terbesar Eisenkot adalah menyatukan partai-partai yang memiliki perbedaan pandangan politik. Sejumlah partai oposisi menolak pembentukan pemerintahan yang melibatkan partai-partai Arab Israel.
Padahal, dukungan kedua partai tersebut menjadi faktor penting yang memungkinkan Eisenkot memperoleh rekomendasi mayoritas anggota Knesset. Kondisi ini membuat Eisenkot harus mencari alternatif untuk memperoleh dukungan parlemen.
Salah satu pilihannya adalah menjalin kerja sama dengan partai-partai ultra-Ortodoks yang sebelumnya berada dalam koalisi Netanyahu. Namun, pilihan tersebut juga menghadapi hambatan, terutama terkait perbedaan sikap mengenai kewajiban militer bagi kelompok Yahudi ultra-Ortodoks.
Partai United Torah Judaism (UTJ), yang memiliki tujuh kursi, sebelumnya menolak memberikan rekomendasi kepada Netanyahu maupun Eisenkot. Keputusan tersebut berkaitan dengan perselisihan mengenai pengecualian wajib militer bagi kelompok ultra-Ortodoks.
Eisenkot juga menghadapi kemungkinan membentuk pemerintahan minoritas yang memperoleh dukungan dari partai-partai di luar koalisi.
Menjabat Sementara
Selama pembentukan pemerintahan baru berlangsung, Netanyahu tetap menjalankan tugas sebagai perdana menteri dalam kapasitas sementara. Netanyahu merupakan salah satu pemimpin dengan masa jabatan terpanjang dalam sejarah politik Israel.
Ia pertama kali menjabat sebagai perdana menteri pada 1996 hingga 1999, lalu kembali memimpin pada 2009 hingga 2021. Netanyahu kembali berkuasa sejak Desember 2022.
Di luar persaingan politik, Netanyahu juga menghadapi proses hukum dalam tiga perkara korupsi yang mencakup dakwaan suap, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan. Ia membantah seluruh tuduhan tersebut.
Pada November 2024, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) juga mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu terkait dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Jalur Gaza.
Kebuntuan Politik
Jika Eisenkot gagal membentuk pemerintahan dalam batas waktu yang diberikan, presiden Israel dapat membuka kesempatan bagi kandidat lain untuk mencoba membangun koalisi. Situasi tersebut berpotensi memperpanjang ketidakpastian politik Israel setelah pemilu yang tidak menghasilkan pemenang mayoritas.
Isaac Herzog sebelumnya mengakui jumlah rekomendasi anggota parlemen tidak serta-merta menjamin keberhasilan pembentukan pemerintahan. Perbedaan kepentingan dan penolakan kerja sama antarfaksi menjadi hambatan utama yang harus diselesaikan.
Kini, masa depan pemerintahan Israel bergantung pada kemampuan Eisenkot mencapai kesepakatan politik dengan sejumlah partai yang memiliki kepentingan berbeda.
Apabila perundingan berhasil, Israel berpeluang memiliki pemerintahan baru tanpa Netanyahu sebagai perdana menteri. Namun, jika seluruh upaya pembentukan koalisi menemui jalan buntu, pemilihan umum ulang dapat menjadi salah satu kemungkinan.(bsc)