JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto membuka peluang perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah. Ia menanggapi usulan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang mendorong agar gubernur, bupati, dan wali kota dipilih langsung oleh DPRD.
Menurut Prabowo, usulan itu bisa menjadi solusi untuk menekan ongkos politik yang selama ini dinilai terlalu mahal dan membuka ruang dominasi pemilik modal.
“Saya condong mengajak kekuatan politik untuk berani memberi solusi. Demokratis, tapi jangan buang-buang uang,” ujar Prabowo dalam perayaan HUT Partai Golkar di Istora Senayan, Jakarta, Jumat (5/12).
Prabowo menjelaskan, sejumlah negara telah menerapkan model serupa. Ia menyebut Malaysia, India, Inggris, Kanada, hingga Australia menggunakan sistem politik dengan biaya lebih efisien.
“Kalau sudah memilih DPRD kabupaten dan provinsi, kenapa tidak sekalian memilih gubernur dan bupati. Selesai,” tegasnya.
Bahlil sebelumnya berkali-kali menyuarakan opsi pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Salah satunya saat membuka Musda DPD I Golkar Sulawesi Tenggara pada 2 November 2025. Menurut Menteri ESDM itu, pemilihan oleh DPRD tetap sesuai konstitusi karena UUD 1945 hanya mengatur pemilihan langsung untuk presiden.
“Pemilihan gubernur dan bupati lewat DPRD tetap proses demokratis,” ujarnya. (*)