Dari 15 anggota DK PBB, 12 suara menyatakan mendukung, sementara dua abstain dari Inggris dan Swiss, serta satu veto dari AS.
Wakil Duta Besar AS untuk PBB Robert Wood mengatakan bahwa pihaknya memveto keanggotaan penuh Palestina karena keputusan pengakuan harus dibicarakan juga dengan sekutunya Israel.
"Amerika Serikat terus mendukung solusi dua negara. Pemungutan suara ini tidak mencerminkan penolakan terhadap negara Palestina, namun merupakan pengakuan bahwa hal ini hanya akan terjadi melalui perundingan langsung antar pihak,” tegasnya, seperti dimuat Reuters.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengecam veto AS, menyebutnya sebagai keputusan yang tidak etis, dan tidak dapat dibenarkan.
Sementara Duta Besar Palestina untuk PBB Riyad Mansou menegaskan bahwa Palestina tidak akan pernah menyerah untuk menjadi anggota penuh PBB, meski terus dihalangi AS.
"Fakta bahwa resolusi ini tidak disahkan tidak akan mematahkan keinginan kami dan tidak akan menggagalkan tekad kami. Kami tidak akan berhenti dalam upaya kami," ujar Mansou.
Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz memuji Washington yang melakukan hak veto.
Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan menyindir keputusan 12 negara yang mendukung keanggotan penuh Palestina.
"Sangat menyedihkan karena suara Anda hanya akan semakin menguatkan penolakan warga Palestina dan membuat perdamaian menjadi hampir mustahil," tutur Erdan.
Duta Besar Inggris untuk PBB, Barbara Woodward mengaku abstain karena menilai prioritas utama saat ini bukan kenaggotaan penuh Palestina, melainkan penyelesaian krisis Gaza.
"Kami percaya bahwa pengakuan terhadap negara Palestina tidak boleh dilakukan pada awal proses baru, namun tidak harus pada akhir proses. Kita harus mulai dengan memperbaiki krisis yang terjadi di Gaza," tegasnya.
Merespon veto AS, Duta Besar Aljazair untuk PBB, Amar Bendjama berargumen bahwa diterimanya warga Palestina di PBB akan memperkuat solusi dua negara, bukan melemahkan.
"Perdamaian akan terwujud jika Palestina diikutsertakan, bukan disingkirkan," tegas Bendjama.
Dorongan Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB terjadi enam bulan setelah perang antara Israel dan militan Palestina Hamas di Jalur Gaza, dan ketika Israel memperluas permukiman di Tepi Barat yang diduduki, yang dianggap ilegal oleh PBB.
Palestina yang saat ini berstatus sebagai pengamat di PBB, telah melakukan lobi selama bertahun-tahun untuk mendapatkan keanggotaan penuh, yang berarti pengakuan terhadap negara Palestina.
Setiap permintaan untuk menjadi negara anggota PBB harus terlebih dahulu melewati Dewan Keamanan dan kemudian disetujui oleh Majelis Umum.
Kendati demikian, menurut pengamat, meskipun sembilan dari 15 suara di PBB berpihak pada Palestina, konsensus di DK PBB tidak akan pernah tercapai karena veto dari sekutu Israel, Amerika Serikat.(rml)