"Harusnya secara tata Pemerintahan, Pemprov Riau atau Gubernur paham. Bahwa dalam UU desa disebutkan, yang terhubung langsung itu, adalah koordinasi Pemerintah Kabupaten/ kota. Bukan Provinsi, ini yang harus dipahami," ucap Rawan El Amady dengan nada tinggi ketika diwawancarai , Rabu ( 1/11).
Ditambahkan Rawa, hendaknya, jika ingin mengevaluasi, Pemprov cukup mengundang rapat pemdes dukcapil Kabupaten/kota, sehingga kuat pola pembinaan berjenjangnya.
"Untuk apa Pemprov Riau mengundang 1.600 an kepala desa ke Pekanbaru. Karakteristik desa di Riau ini macam-macam, jarah tempuh yang jauh, medannya kurang baik. Kan kasihan kepala desa itu, hanya dalam agenda seremonial, diundang datang dalam satu hari, kemudian besoknya dipulangkan. Kasihan kita, apalagi ini mau mendekati masa akhir tahun anggaran. Kepala desa pun sudah harus memantau penyusunan laporan keuangan akhir tahun," kritik Rawa.
Pengamat sosiologi, yang lama berkecimpung di dunia NGO ini, menenggarai, Rakorprov desa se Riau ini diwarnai agenda politik jelang pemilu.
"Saya pikir kita tidak sependapat, jika spirit murni kepala desa untuk membangun desa justru kita campur adukkan dalam agenda kepentingan politik sang Kepala daerah, hanya untuk mencaleg. Berapa miliar dana yang harus dihabiskan di hotel-hotel, hanya untuk agenda seni budaya pertunjukkan dan seremonial, dalam rangka dua hari sahaja," ujar Rawa.
Ditegaskan Dr Rawa, bayangkan, jika dana itu digunakan Pemerintah Provinsi untuk mensupport pendidikan PAUD di desa, berapa banyak, anak anak berpendidikan rendah dapat terbantu.(rtc)