PADANG, RADARPEKANBAU.COM - Akal-akalan dalam pengerjaan proyek agaknya masih menjadi hal menggiurkan bagi segelintir oknum pejabat pembuat komitmen (PPK), kontraktor dan konsultan pengawas demi "menilap" uang rakyat ke kantong pribadi. Kendati banyak yang terpaksa mempertanggungjawabkan perbuatannya ke balik jeruji besi, nampaknya tidak memberikan efek jera bagi yang lainnya .
Salah satu contoh, proyek di Dinas Peternakan Perkebunan dan Kehutanan (Dipernakbunhut) Kota Padang, berupa pembangunan kandang istirahat di Rumah Potong Hewan (RPH) Representatif Aie Pacah Padang. Pagu anggaran untuk proyek ini sebesar Rp 722.133.000,-, bersumber dari APBD Kota Padang, dikerjakan pihak CV Yoanda selaku kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas dai CV Restu Graha.
Proyek ini diduga dikerjakan "asal jadi" tanpa mempedulikan mutu dan ketahanan proyek. Sementara diketahui, anggaran proyek berasal dari uang rakyat.
Berdasarkan penelusuran media ini ke lokasi proyek, pada struktur bangunan terlihat banyak kejanggalan. Seperti coran tiang, diduga tidak sesuai spek karena terlihat besi tiang menyembul keluar. Coran pada batang tiang terbilang tipis, padahal menurut aturan teknis, besi tiang harus berada minimal 3 centimeter di dalam coran beton tiang .
Masih pada coron tiang, diduga adukan semen tidak sesuai spek karena batang tiang terlihat keropos dengan pori-pori yang besar. Kondisi ini bisa berakibat mudah pecahnya coran karena kurangnya semen. Lebih banyak kerikil dan coran terlihat memerah.
Kejanggalan lainnya terlihat pada jarak kolom begol. Standar Bangunan Indonesia (SBI) menetapkan, jarak begel 8 centimeter, namun diduga demi mencari keuntungan besar, secara kasat mata terlihat jarak kolom begol pada bangunan kandang istirahat RPH mencapai 25 centimeter, sehingga jelas diragukan ketahanannya. Apalagi bangunan tersebut berlokasi di lahan yang labil, yakni di atas tanah lunak dan dikelilingi rawa. Padahal jelas-jelas Kota Padang merupakan daerah rawan gempa.
Pasang Pondasi di Atas Tanah
Sejumlah anggota masyarakat sekitar yang enggan disebutkan namanya, mengungkapkan, pada saat pemasangan pondasi tidak dilakukan pengalian. Pondasi hanya di pasang diatas tanah dengan genangan air.
"Saya melihat pemasangan pondasi asal saja, tanpa ada galian. Material pondasi hanya diletakkan di atas genangan air," ujarnya.
Bertolak dari kondisi yang ada, patut diduga telah terjadi "kongkalingkong" antara PPk, kontraktor dan konsultan pengawas demi "mengembat" uang rakyat.
Masih menurut masyarakat setempat, konsultan pengawas dari CV Restu Nugraha jarang terlihat di lapangan sehingga menjadi tanda tanya ada dugaan unsur kesengajaan dengan memberi peluang dan kebebasan kepada kontraktor untuk bermain-main pada pengerjaan proyek tersebut.
Sesuai tugas dan fungsinya, konsultan pengawas mempunyai wewenang menghentikan pekerjaan yang tidak sesuai dengan perencanaan dan meminta kontaktor untuk melakukan pengetesan terhadap bahan dan peralatan. Namun sejauh ini konsultan pengawas terkesan mengabaikan wewenang dan tanggungjawab, sehingga menjadi sorotan dan tanda tanya banyak pihak.(Tim)
Terindikasi Korupsi, Kandang Istirahat RPH Dipernakbunhut Kota Padang Dikerjakan "Asal Jadi"
Ikuti Terus Riaupower