Pekanbaru --Banyaknya persoalan di tubuh Pertamina Hulu Rokan, menjadikan Perusahaan Negara ini sebagai lembaga yg tidak siap untuk mengelola minyak yg sebelumnya di kelola PT. Chevron.
Hal ini, terlihat dari relasi Managemen perusahaan dengan Pemerintah dan Masyarakat di Riau. Berbagai pemberitaan dari awal pengelolahan minyak yg merupakan sumber daya alam Masyarakat Riau, PT. PHR banyak mengindahkan apa yg menjadi harapan Pemerintah dan masyarakat di Riau.
Dalam hal perekrutan tenaga kerja, banyaknya kecelakaan kerja , penyelenggaraan proyek, mangkirnya pihak managemen ketika di panggil DPRD, menjadikan perusahaan ini tidak profesional hal ini tentunya merugikan Riau sebagai daerah penghasil maupun negara.
Kelalaian terhadap tenaga kerja yg berakibat pada kematian pekerja, tentu saja merusak performa perusahaan yg bergerak dalam tambang minyak, beda hal nya PT. CHevron yg sangat disiplin dan hati-hati, jarang terdengar kecelakaan kerja di Chevron lebih profesional.
Hal ini bukan berarti membandingkan vis a vis Chevron dan Pertamina, akan tetapi apa yg selama ini sudah berjalan di chevron harus bisa dipertahankan dan ini semua butuh komunikasi, transparansi, profesionalisme dan kedisiplinan serta kehati-hatian tenaga kerja yang baik dan maksimal. Agar berbagai persoalan kerja dapat dihindarkan, dan kehadiran PHR bermanfaat bagi masyarakat Riau khususnya.
Misbah Ibrahim, Ketua DPD KNPI Riau dibawah Kepemimpinan Bung Nasararuddin, menyayangkan terjadinya kematian 3 org pekerja akhir-akhir ini dan tidak kooperatifnya Pihak Manajemen ketika dipanggil DPRD lembaga perwakilian Rakyat.
Sikap Manager PHR tersebut harusnya disikapi dengan serius. Pemerintah harus mendudukkan kembali kepada Pihak Managemen dan Pemerintah pusat dalam hal berbagai kepentingan Masyarakat Riau. Apabila pihak PHR abai, maka sebaiknya Pemerintah mengkonsolidasikan dengan elemen strategis, baik dari kelompok kepemudaan, Mahasiswa, tokoh masyarakat, dan lembaga adat.
PHR harus di dudukkan kembali, karena bila keberadaan PHR lebih buruk dari perushaan pengelola minyak di Riau sebelumnya -PT. Chevron-, sebaiknya keberadaan PHR ditinjau ulang karena tentunya akan merugikan daerah maupun pusat.
Misbah juga menegaskan, Pihak Pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja, Distamben, Disdukcapil, harus berperak aktif melakukan transparansi publik terkait Tenaga kerja, sistem keamanan kerja, SDM yg direkrut berapa persen Masyarakat Riau mendapat kesempatan bekerja di PHR, tdk hanya tenaga kerja yg tiba2 datang ke Riau kemudian buat KTP tanpa melihat lama tinggalnya di Riau. Ini utk keseimbangan dan komitmen Perusahaan yg menikmatI SDA daerah.
Misbah jg mendorong DPRD yg benar2 memperjuangkan kepentingan Rakyat bukan utk bargaining an sich, memanggil Managemen PHR, dan berikan sanksi tegas melalui mekanisme yg berlaku. DPD KNPI Riu siap mendukung Pemerintah dalam hal ini DPRD utk bersikap tegas, dan bila perlu ke Mentamben utk mengevaluasi kinerja PHR dan kebermanfaatan PHR utk Masyarakat Riau.
Oleh karena, kedepan, pemerintah perlu mereview kembali relasi Pemerintah daerah dgn BUMN, agar PHR tdk jadi ladang bagi pihak2 yg tdk bertanggung jawab. Dan pemerintah tdk hanya puas dgn ketetuan normatif PI 10%, namun harus lebih dari itu yaitu utk kesejahteraan Masyarakat Riau.
Misbah juga meminta agar Pihak Pertamina, Kementrian BUMN, Mentamben serta SKK Migas peka terhadap persoalan yg dihadapi Managemen PHR, kalo tidak efektif segera rombak Managemen, jgn tunggu Masyarakat marah.
Kita akan melihat perkembangan terhadap sikap perusahaan dalam hal transparansi kepada Masyarakat Riau, jika tidak ada progress tentu PHR akan menjadi pembahasan Penting bagi KNPI Riau khususnya dan Pemuda Riau umumnya. rls