RADARPEKANBARU.COM - Wakil Ketua Komisi III DPRD Riau, Karmila Sari mengatakan, bahwa di tengah pandemi Covid-19, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu yang harus mendapatkan perhatian lebih dari Pemerintah Provinsi Riau, untuk bisa kembali menggeliatkan perekonomian di daerah.
Sebagaimana diketahui, pemerintah memang sudah mencairkan bantuan presiden (Banpres) produktif untuk UMKM. Bantuan yang diberikan adalah uang tunai sebesar Rp 2,4 juta per penerima. Namun, sejauh ini bantuan tersebut bertahap. Sejauh ini, kata Karmila, belum terlihat langkah kemudahan yang pasti untuk pengusaha UMKM. Dari bank hanya diberlakukan restrukturisasi.
"Harapannya seperti di Padang, Sumbar itu mewacanakan program Simamak, kredit dengan pinjaman hanya 3 persen bunga, tapi tanpa jaminan dan bunganya kecil. Hal-hal seperti ini kan kenapa tidak dilakukan di Riau," kata Karmila, Selasa (23/2/2021). Dengan artian, kata Karmila, jika hal tersebut dilakukan tidak hanya memberi pinjaman dengan bunga kecil tapi tetap sesuai peraturan.
"Ide-ide seperti ini kan bagus juga dipertimbangkan. Kalau semua diberi plong, Rp 2,4 juta per UMKM, kapan selesainya kan. Semua orang pasti mau. Tapi kalau kita beri dengan bunga kecil, jadi lebih ada tanggung jawab. UMKM mendapatkan dana dan pemanfaatan dananya sesuai dengan tujuan," cakap Karmila lagi.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Riau ini mengatakan, bahwa pihaknya mendapati beberapa dana yang diperoleh pelaku UMKM tidak digunakan untuk usaha, malah untuk pembelian kebutuhan pokok seperti beras. "Artinya pemanfaatan UMKMnya tidak cocok. Maka ide-ide pemberian pinjaman dengan bunga kecil ini patut dipertimbangkan. Dengan harapan UMKM kita kembali menggeliar dan bangkit di tengah pandemi covid yang belum selesai ini," tukasnya. (ckp)