RADARPEKANBARU.COM -- Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar mengeluarkan surat edaran (SE) terkait dengan pelaksanaan sekolah tatap muka terbatas. Yakni untuk tingkat PAUD, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SLB untuk semester genap tahun 2021 di masa pandemi Covid-19.
SE tersebut ditujukan kepada para bupati/wali kota, kepala dinas pendidikan dan kepala kantor wilayah kementerian agama. Dalam SE tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk memulai sekolah tatap muka terbatas. Namun sebelum memulai sekolah tatap muka, harus mendapatkan izin atau rekomendasi dari tim Satgas Covid-19 setempat.
"Selain ada rekomendasi dari tim Satgas Covid-19 setempat, juga harus ada persetujuan orang tua wali peserta didik, dan sudah memenuhi daftar periksa kesiapan daftar tatap muka, pada laman dapodik," kata Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Riau Zul Ikram.
Lebih lanjut dikatakannya, terkait pelaksanaan sekolah tatap muka terbatas tersebut, tetap harus menjalankan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Mulai dari jam belajar, jumlah siswa yang diperbolehkan masuk dalam satu hari, dan hal lainnya. "Jadi pada intinya, pelaksanaan sekolah tatap muka sudah boleh dimulai. Tapi wajib ada rekomendasi dari Satgas Covid-19, dan kebijakan kepala daerah masing-masing," ujarnya.
Dijelaskan Zul Ikram, untuk pelaksanaan sekolah tatap muka ini juga harus berdasarkan kondisi zona penyebaran Covid-19 di daerah. Di mana jika di suatu daerah masih berada di zona merah, juga tidak diizinkan untuk pelaksanaan sekolah tatap muka. "Sekolah tatap muka juga berdasarkan zona di kabupaten/kota. Kalau masih zona merah pastinya tidak akan mendapatkan rekomendasi dari Satgas Covid-19," sebutnya.
Berdasarkan laporan yang diterima pihaknya, untuk daerah yang sudah menyatakan akan memulai proses sekolah tatap muka mulai Senin di antaranya Kabupaten Siak, Kampar, dan Kuantan Singingi. Ketiga daerah ini telah mendapatkan rekomendasi dari tim Satgas Covid-19 untuk melaksanakan proses belajar mengajar. "Yang sudah menyatakan melaksanakan sekolah tatap muka terbatas yakni Siak, Kampar, dan Kuantan Singingi. Kalau daerah lain masih dalam proses untuk sekolah tatap muka. Jika memenuhi syarat maka dipersilahkan buka," katanya.
Sementara itu Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Riau Mimi Yuliani Nazir mengatakan untuk update Covid-19 di Riau per Ahad (17/1) jumlah tambahan pasien positif Covid-19 sebanyak 188 orang. Dengan tambahan pasien positif tersebut, maka total jumlah pasien positif di Riau hingga saat ini sudah mencapai 27.337 orang. "Selain itu, ada juga kabar baik, terdapat penambahan 139 pasien Covid-19 yang dinyatakan sembuh.
Total keseluruhan pasien yang sudah dinyatakan sehat berjumlah 25.153 orang. Dilaporkan juga, terdapat penambahan satu pasien yang dinyatakan meninggal dunia karena Covid-19. Untuk total kasus kematian sejak adanya pandemi corona sudah mencapai 636 orang," paparnya. Vaksinasi Petugas Publik Direncanakan Mulai Maret Pemerintah merencanakan vaksinasi untuk petugas publik bakal dimulai Maret 2021.
Dalam skema ini, profesi wartawan masih dalam tahap pembahasan. Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi menjelaskan, ada sejumlah profesi yang masuk dalam kategori petugas publik ini. Yakni, TNI/Polri, aparatur sipil negara (ASN), imam masjid, pendeta, guru , petugas kelurahan, petugas pemakaman, dan pemadam kebakaran. "Iya, kurang lebih (Maret 2021, red)," ujarnya saat dihubungi, kemarin (17/1).
Meski begitu, jadwal vaksinasi ini masih harus bergantung pada ketersediaan vaksin yang ada. Sebab, 3 juta vaksin Sinovac yang tersedia ini dikhususkan untuk petugas kesehatan. Sehingga, vaksinasi petugas publik masih harus menunggu vaksin lain, apakah yang akan diproduksi bio farma atau kedatangan vaksin lainnya. Untuk vaksin multilateral sendiri,baru akan tersedia di kuartal kedua antara April-Juni 2021. "Kita tunggu vaksinnya juga ya," ungkapnya.
Disinggung soal isu masuknya wartawan dalam list vaksinasi usai petugas kesehatan ini, Nadia menegaskan, hal itu belum pasti. Saat ini, pihaknya masih membahasnya. Ia juga menampik telah mengatakan, wartawan sudah pasti bakal divaksin bersama TNI/Polri. "Saya ndak ngomong begitulah. Saya bilang wartawan termasuk nggak kategori pelayanan publik," jelasnya. Penentuan kategori pelayanan publik ini, menurut dia, tidak hanya mengacu pada seringnya bertemu banyak orang. Sebab, bila demikian, kuota 17,4 juta tentu tidak akan mencukupi.
"Kalau yang kerja dan ketemu banyak orang kan banyak juga nanti jadinya ya. Makanya nanti kita matangkan dulu lah ya," pungkasnya. Seperti diberitakan sebelumnya, rencana vaksinasi massal Covid-19 terbagi menjadi dua gelombang. Gelombang I diselenggarakan pada periode vaksinasi Januari-April 2021. Sasaran, pertama, 1,3 juta petugas kesehatan yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia.
Disusul, 17,4 juta petugas publik. Kemudian, 21,5 juta lansia usia di atas 60 tahun dengan catatan telah diperoleh informasi mengenai keamanan vaksin untuk usia tersebut. Selanjutnya, untuk gelombang II akan dilaksanakan pada April 2021 hingga Maret 2022. Pada periode ini, vaksin akan diberikan pada 63,9 juta jiwa masyarakat di daerah dengan risiko penularan tinggi. Kemudian, disusul 77,4 juta jiwa penduduk dengan pendekatan klaster sesuai dengan ketersediaan vaksin.(rps)