RADARPEKANBARU.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ( Menko Polhukam) Mahfud MD dan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil terlibat saling balas cuitan di Twitter pada Rabu (16/12/2020) malam. Mahfud dan Ridwan Kamil mempunyai perbedaan pandangan mengenai kasus pelanggaran protokol kesehatan pimpinan Front Pembela Islam ( FPI) Rizieq Shihab.
Silang sengkarut ini berawal dari pendapat Kang Emil, sapaan karib Ridwan Kamil, usai dimintai keterangan di Mapolda Jawa Barat dalam kasus pelanggaran protokol kesehatan Rizieq di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Ia beranggapan bahwa pernyataan Mahfud menjadi awal dari rentetan kekisruhan Rizieq. Tepatnya, ketika Mahfud mengumumkan kepulangan Rizieq ke Tanah Air pada 5 November 2020.
Pengumuman ini dilakukan Mahfud melalui kanal Youtube Kemenko Polhukam RI, empat hari menjelang kepulangan Rizieq yang disambut ribuan simpatisannya di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten pada 9 November 2020. "Izinkan saya beropini secara pribadi terhadap rentetan acara hari ini.
Pertama, menurut saya, semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statement dari Pak Mahfud yang mengatakan penjemputan HRS itu diizinkan," kata Emil seusai dimintai keterangan di Mapolda Jawa Barat, Rabu (16/12/2020). "Di situlah menjadi tafsir dari ribuan orang yang datang ke bandara selama tertib dan damai boleh, maka terjadi kerumunan luar biasa sehingga ada tafsir ini seolah ada diskresi dari Pak Mahfud kepada PSBB di Jakarta dan PSBB di Jabar dan lain sebagainya," tambah Emil.
Emil menganggap, seharusnya pemeriksaan tidak hanya menyasar dirinya dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, melainkan juga Mahfud semestinya diperiksa. Tak tanggung-tanggung, Emil bahkan meminta Mahfud bertanggung jawab atas semua kekisruhan Rizieq.
"Jadi beliau juga harus bertanggung jawab, tak hanya kami-kami kepala daerah yang dimintai klarifikasi ya. Jadi semua punya peran yang perlu diklarifikasi," ucap Emil. Pembelaan Mahfud Opini Emil ini memantik Mahfud untuk angkat bicara. Ia pun membubuhkan cuitan melalui akun Twitter-nya, @mohmahfudmd pada Rabu (16/12/2020) malam.
Mahfud menyatakan siap bertanggung jawab atas tuduhan sebagai "biang" kekisruhan ini. "Siap, Kang RK ( Ridwan Kamil), saya bertanggung jawab. Saya yang umumkan HRS ( Rizieq Shihab) diizinkan pulang ke Indonesia," ujar Mahfud dikutip dari akun Twitter-nya.
"Saya juga yang mengumumkan HRS boleh dijemput asal tertib dan tak melanggar protokol kesehatan. Saya juga yang minta HRS diantar sampai ke Petamburan," sambung Mahfud dalam cuitannya. Siap, Kang RK. Sy bertanggungjawab. Sy yg umumkan HRS diizinkan pulang ke Indonesia krn dia punya hak hukum utk pulang. Sy jg yg mengumumkan HRS blh dijemput asal tertib dan tak melanggar protokol kesehatan. Sy jg yg minta HRS diantar sampai ke Petamburan. https://t.co/GKHJuyEleW — Mahfud MD (@mohmahfudmd) December 16, 2020.
Dalam cuitan lainnya, Mahfud memperlihatkan link dari kanal Youtube Kemenko Polhukam RI. Link ini berisi video pengumumannya menjelang kepulangan Rizieq. Mahfud mengatakan, bahwa dalam pengumuman itu terdapat syarat yang wajib dipenuhi Rizieq. Antara lain, syarat ketertiban dan mematuhi protokol kesehatan. Di samping itu, kepulangan Rizieq ke Indonesia merupakan hak yang harus dilindungi negara. "Di mana salahnya? Dia, kan, tak bisa dilarang pulang dan diskresi penjemputannya harus diantar sampai rumah. Sesudah diantar sampai rumah, ya, selesai," kata Mahfud.
Pembelaan Mahfud ini sontak mengundang perhatian Emil. Mantan Wali Kota Bandung ini pun membalas cuitan Mahfud. Emil mempertanyakan tanggung jawab pemerintah pusat dalam kasus ini. Menurutnya, pemerintah daerah dan pusat semestinya mempunyai tanggung jawab bersama terkait kasus Rizieq. "Siap Pak Mahfud. Pusat-daerah harus sama-sama memikul tanggung jawab.
Mengapa kerumunan di bandara yang sangat masif & merugikan kesehatan/ekonomi, tidak ada pemeriksaan seperti halnya kami berkali-kali. Mengapa kepala daerah terus yang harus dimintai bertanggungjawab. Mohon maaf jika tidak berkenan," tulis Emil. Siap pak Mahfud. Pusat daerah hrs sama2 memikul tanggung jawab. Mengapa kerumunan di Bandara yg sgt masif & merugikan kesehatan/ekonomi, tidak ada pemeriksaan sprt halnya kami berkali-kali. Mengapa kepala daerah terus yg hrs dimintai bertanggung jawab. Mhn maaf jika tdk berkenan. https://t.co/jne5l8Bthg — ridwan kamil (@ridwankamil) December 16, 2020.
Dalam cuitan lainnya, Emil mengingatkan Rizieq dan pimpinan masyarakat, bahwa keberhasilan menghadapi Covid-19 bukan semata-mata karena peran pemerintah. "Pesan saya untuk HRS & para pemimpin masyarakat, keberhasilan atas Covid ini harus dua arah, tidak semata pemerintah," kata Emil. "Ayo produktif tapi taat prokes (protokol kesehatan). Kasihan tenaga kesehatan, TNI, Polri. Harus ada ketaatan. "Ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minum"-Taatlah kepada-Nya, rasul & pemimpin di antaramu," sambung Emil.
Pesan saya utk HRS & para pemimpin masy, keberhasilan atasi covid ini hrs dua arah, tdk semata pemerintah. Ayo produktif tapi taat prokes. Kasihan nakes tni polri. Harus ada ketaatan. "Ati’ullaha wa ati’ur rasula wa ulil amri minkum"-Taatlah kepadaNya, rasul & pemimpin diantaramu — ridwan kamil (@ridwankamil) December 16, 2020.(kmps)