RADARPEKANBARU.COM - DPRD Kota Pekanbaru minta Pemko Pekanbaru segera mencairkan intensif pegawai hingga RW dan RT. Pencairan insentif dinilai perlu mengingat ekonomi nasional menurun dampak Covid-19.
Anggota Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, Muhammad Sabarudi mengatakan, Anggaran Pendapatan Belanja Dearah (APBD) 2020 harus realistis dan mempertimbangkan kondisi angka ril dari tahun sebelumnya. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi lagi tunda bayar, pemotongan tunjangan pegawai, dan pemotongan insentif RT dan RW.
Sabarudi membeberkan, pendapatan ril Kota Pekanbaru pada tahun 2019 untuk dana transfer sebesar Rp 1,6 triliun dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya, Rp 710 milliar. Di tahun 2020, dana transfer Rp 1,2 trilliun dan PAD-nya Rp 442 milliar.
“Jadi kita harus realistis dan memfokuskan kepada pembangunan ekonomi masyarakat,” katanya, Senin, 16 November 2020.
Politisi PKS ini juga mengatakan, angka realistis Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) di tahun 2021 sejumlah Rp 2,1 trilliun. Jika dipaksakan RAPBD menjadi Rp 2,6 trilliun seperti yang diajukan di Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS), pemotongan tunjangan pegawai dan insentif RT RW akan terjadi lagi.
“Tak hanya itu, tunda bayar juga akan terjadi lagi,” ujarnya.
Selain itu, Sabarudi juga berpendapat, program-program yang tidak sesuai dengan proses perencanaan dan tidak memberi efek kuat kepada masyarakat, seharusnya ditiadakan.
“Lebih baik fokus ke pemenuhan kebutuhan mendasar masyarakat,” pungkasnya.(roc)