RADARPEKANBARU.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara terkait Jakarta yang menjadi salah satu kota dengan polusi atau kualitas udara terburuk berdasarkan catatan indeks kualitas udara. Kepala Negara menilai, Pemprov DKI Jakarta harus segera membenahi persoalan kualitas udara tersebut dengan memulai mengatur transportasi umum dengan mengganti bus-bus konvensional dengan kendaraan listrik.
"Mestinya sudah dimulai kita harus mulai segera paling tidak transportasi umum, bus-bus nanti akan saya sampaikan ke gubernur, bus-bus listrik dan taksi listrik, sepeda motor yang sudah kita bisa produksi mulai listrik, " kata Jokowi di Stasiun Bundaran HI, Jakarta, Kamis (1/8/2019). Jokowi menyerahkan sepenuhnya ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswesan apakah Pemprov DKI akan melakukan langkah membuat hujan buatan yang bekerja sama dengan BPPT. "Tanyakan ke Gubernur (Anies)," paparnya.
Meski demikian, Jokowi menyarankan agar Pemprov DKI melakukan penerapan Elektronik Road Pricing (ERP) agar bisa memperbaiki kualitas udara Ibu Kota. Pasalnya, penerapan ERP akan mendorong masyarakat menggunakan moda transportasi umum. "Skemanya seperti apa? Seterah kepada gubernur. Apakah lewat elektronik road pricing, yang segera dimulai, sehingga orang mau tidak mau harus masuk ke trasportasi umum massal," tuturnya.
Polusi udara Jakarta menjadi sorotan karena dianggap sebagai kota paling berpolusi di dunia. Situs Airvisual menyebut Jakarta menempati peringkat teratas dengan kondisi udara tidak sehat, dengan Air Quality Index (AQI) di angka 160 alias tidak sehat.
Rentang nilai dari AQI mulai dari 0 hingga 500. Makin tinggi nilainya menunjukkan makin tinggi pula tingkat polusi udara di wilayah tersebut. Skor 0-5 berarti kualitas udara bagus, 51-100 berarti sedang, 101-150 tidak sehat bagi orang yang sensitif, 151-200 tidak sehat, 201-203 sangat tidak sehat, dan 301-500 ke atas berarti berbahaya.
Sementara itu, Kepala Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca (BBTMC) BPPT Tri Handoko Seto menyarankan agar Pemprov DKI Jakarta melakukan hujan buatan untuk mengatasi polusi udara. Namun, Pemprov DKI Jakarta belum memutuskan untuk melakukan hujan buatan dalam mengatasi polusi udara. Padahal, kata Seto, BPPT siap membantu Pemprov DKI dalam menciptakan hujan buatan.
"Enggak tahu saya, tanya Pemprov, entar saya salah ngomong, entar dibilang offside. Kita mah siap-siap saja kalau diminta, kan," katanya. (rep)