RADARPEKANBARU.COM – Ketua Bidang Kemitraan BUMN Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI), Romadhon meminta agar rencana perombakan besar-besaran sejumlah direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) harus mengedepankan kompetensi.
Pasalnya kata dia, BUMN memiliki peran penting dalam kemajuan bangsa dan negara. Sehingga menurutnya, perombakan direksi BUMN harus diisi orang-orang yang visioner dalam mengembangkan perusahaan plat merah tersebut.
Sebelumnya, Sekjen Kementerian BUMN, Imam A Putro mengatakan bahwa Menteri BUMN, Rini Soemarno meminta kepada para BUMN untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).
“Tidak sembarang orang bisa menjadi pemimpin di BUMN, baik para Direktur Utama mapun direksi-direksi di BUMN, dengan kondisi BUMN saat ini butuh leadership yang visioner, dan memberikan solusi menguntungkan perusahaan plat merah,” kata Romadhon, Rabu, (17/07/2019). Romadhon menegaskan, pihaknya juga berkewajiban mengawal RUPSLB BUMN, supaya kontrol demokrasi menjadi seimbang.
Ia juga berharap, Rini dalam keputusannya harus jauh dari unsur politis. Terlebih saat ini BUMN sedang menghadapi berbagai persoalan, seperti utang yang membengkak dan sejumlah masalah lainnya.
“Semua bisa cermati kondisi BUMN hari ini, dari kasus korupsi, rangkap jabatan, laporan keuangan yang tidak transparan, sampai ada yang melakukan modifikasi laporan keuangan sehingga diberikan sanksi, ini dinilai kinerja direksi BUMN bermasalah. Artinya banyak Direksi yang tidak memenuhi syarat memimpin, belum lagi ada direksi yang bermasalah hukum masih dipertahankan,”ungkap Romadhon saat dihubungi.
Dia menambahkan, banyak ketidakberesan dari sisi pengelolaan BUMN, membuat posisi Rini Soemarno akan terlempar dari kabinet Jokowi.
“Memang, tidak semua perusahaan rugi, ada banyak BUMN lain membukukan laba bersih berkat strategi Rini yakni ‘sinergi BUMN’, meski strategi ini rawan menimbulkan praktik bisnis monopoli yang berujung pada inefisiensi industri serta fraud. Kita melihat eskalasi jumlah kasus-kasus di BUMN dalam tiga tahun terakhir ini.”
“Dengan adanya rencana RUPSLB BUMN, Rini Soemarno harus berani mengambil resiko dan tepat. Jangan karena ada tekanan politis, titipan atau penyelamatan terhadap timses kemenangan pilpres kemarin,” tegasnya. Ia meminta agar BUMN bersih dari kepentingan politik. Itulah sebabnya, jajaran direksi BUMN harus kompeten.
“Presiden Jokowi dan wakil Presiden Mahruf Amin, harus melihat ini dengan kehati-hatian. Jangan membiarkan praktik penghisapan kue APBN oleh BUMN ini berlarut-larut pada periode kedua kabinet Jokowi,” tutup Romadhon.(jrk)