RADARPEKANBARU.COM.Mendapatkan sorotan dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) atas besarnya anggaran perjalanan dinas di DPRD Riau, Wakil Ketua DPRD, Noviwaldy Jusman memberikan kejelasan. Dalam media briefing yang disampaikan oleh Fitra Riau kemarin, disebutkan bahwa Pemprov Riau dianggap tidak efisien dalam penganggaran.
Di tengah stagnasi pendapatan APBD, anggaran perjalanan dinas di Sekretariat Dewan (Setwan) Riau justru meningkat. Tahun 2019 ini anggaran perjalanan dinas DPRD Riau meningkat Rp 4 miliar menjadi Rp 167 miliar. Di tengah kondisi pengurangan belanja daerah, perjalanan dinas DPRD Riau justru bertambah.
Noviwaldy atau akrab disapa Dedet membenarkan adanya kenaikan tersebut. Perjalanan dinas di DPRD menurutnya memang lebih tinggi dibandingkan OPD lainnya. "Ini sudah konsekuensi dari sistem demokrasi di Indonesia," katanya, Kamis (28/2/2019). Dedet menjelaskan dalam merumuskan keputusan, tiap anggota DPRD memiliki satu suara. Masing-masing akan mewakili konstituennya dan memiliki level yang setara dengan gubernur.
"Jadi wajar saja lebih tinggi perjalanan dinasnya karena memang ada 65 orang di sana. Keputusan tidak bisa hanya disetujui oleh satu orang anggota DPRD saja," sebut Dedet. Dalam merumuskan peraturan daerah, DPRD juga harus berkonsultasi dengan Kemendagri. Ini diperlukan agar dalam perumusannya, Perda yang dihasilkan tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.
Anggaran perjalanan dinas juga meliputi kegiatan studi banding di DPRD Riau. Kegiatan stuban ini dilakukan ke daerah yang lebih maju sehingga menjadi penambahan wawasan bagi anggota DPRD dalam merumuskan aturan. “Setiap stuban juga ada laporannya. Silahkan minta ke saya jika ingin tahu,” kata Dedet.(ckc)