Advetorial Pemko Pekanbaru

Dewan Pengupahan Jembatani Kepentingan Pekerja dengan Pengusaha

Dibaca: 41330 kali  Sabtu,31 Mei 2014
Dewan Pengupahan Jembatani Kepentingan Pekerja dengan Pengusaha
Ket Foto : Walikota Pekanbaru Firdaus, MT melantik dewan pengupahan periode 2014-2017, Rabu (28/5/2014)
RADARPEKANBARU.COM - Dewan pengupahan daerah sangat penting dan strategis dalam merumuskan upah minimum dan meminimalisasi Kecelakaan kerja bingga zerro accident dan ini telah diatur dalam perundangan-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Dalam masa otonomi ini, secara struktural dewan pengupahan berada di ranah pemerintah daerah (Pemda). Atas dasar ini, Kota Pekanbaru sebagai kota besar menyadari betul pentingnya eksistensi dan peran dewan pengupahan ini.

Ini tidak lain, karena di Pekanbaru jumlah perusahaan cukup banyak. Data dari Disnaker Pekanbaru, lebih dari 2000-an perusahaan besar dan sedang beroperasi di Pekanbaru yang mempekerjakan ratusan ribu buruh. Belum lagi sektor ritel dan lainnya.

Atas kesadaran ini Walikota Pekanbaru mengambil kebijakan memperkuat fungsi dan peran pengupahan ini. Sehingga pengurusan Dewan Pengupahan periode 2014-2017 yang terdiri dari 19 orang dari unsur three parted yang langsung Diketuai Jhonny Sarikoen yang juga sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Pekanbaru, dilantik Walikota Pekanbaru Firdaus, MT dengan harapan dewan pengupahan ini dapat bekerja sesuai fungsi dan perannya.

Dewan pengupahan harus bisa menjadi jembatan antara jasa penyedia kerja dan pengusaha, di.  Samping harus bisa mengkaji secara propesional saat menetapkan besaran upah minimum setiap tahunnya.

"Karena jika upah terlalu tinggi, tentu akan memberatkan pengusaha. Sebaliknya, jika terlalu rendah, maka akan merugikan pekerja. Jadi upah yang akan ditetapkan hendaknya tidak merugikan baik pengusaha atau pekerja,"ujarnya.

"Dewan pengupahan harus berperan, sehingga perusahaan dapat tumbuh dan pekerja dapat pula bekerja dengan baik dan nyaman," ulas wako

Selain itu, sebut wako, sebagai mitra pemerintah dewan pengupahan harus bisa memberikan saran dan masukan terkait pengupahan. " Begitu juga dengan pengusaha atau pekerja, kalau ada masalah, laporkan ke dewan pengupahan agar bisa ditindak lanjuti nanti," pintanya

Lebih jauh dikatakan wako, perlunya kerjasamas yang baik dengan dewan pengupahan, pengusaha dan pekerja tersebut, karena pekanbaru ke depan akan jadi kota jasa. Untuk itu kondisi keamanan dan ketertiban harus tetap dijaga sehingga para investor nyaman berinvestasi di Pekanbaru.

"Karena itulah, kita berharap dewan pengupahan harus jadi jembatan antara pengusaha dan pekerja sehingga iklim dunia usaha kondusif, " katanya lagi

Dalam hal ini juga, Walikota mendorong agar kerja-kerja yang dilakukan dewan pengupahan daerah hasilnya objektif, baik dalam hal merumuskan upah minimum kota (UMK). Jika ada pihak keberatan dalam penetapan itu, diselesaikan dengan damai. Karena tidak aman, dan tidak tertib, semua bisa dirugikan, ekonomi terganggu, dunia usaha terganggu, dan kalau itu terganggu maka pemerintah, masyarakat buru bekerja juga mendapat gangguan.

Merumuskan upah minimun kota mengacu pada kebutuhan hidup layak di kota ini, dengan melibatkan pihak serikat pekerja. Namun disisi lain tentu penetapan UMK ini tidak terlalu tinggi sehingga akan memberatkan perusahaan.

"Hitung kebutuhan layak, tapi juga tentu juga pertimbangkan perusahaan. Kalau UMK terlalu tinggi kasihan perusahaan, kalau upah terlalu rendah kasihan pekerjanya. Inilah yang harus dijembatani dewan pengupahan, sehingga perusahaan bisa tumbuh dan berkembang dan pekerja hidup layak," kata Walikota.

Setelah ditetapkan UMK itu, maka menjadi kewajiban pula pihak perusahaan untuk menerapkan. Dalam hal ini, dewan pengupahan bersama pengawas ketenagakerjaan memantau pelaksanaan upah minimum di setiap perusahaan. "Dewan pengupahan punya tanggungjawab untuk memastikan UMK itu dijalankan apa tidak di perusahaan-perusahaan," kata Wako.

Apalagi saat ini posisi Kota Pekanbaru dengan prediket sebagai kota tujuan investasi terbaik di Indonesia, sangat erat kaitannya bagaimana keterjaminan dan kenyamanan para pekerja di kota ini.

Sebab itu, dewan pengupahan dituntut intensif berkoordinasi dengan pihak perusahaan dalam hal menekan angka kecelakaan kerja pada buruh yang bekerja di masing-masing perusahaan.

Wewenang Dewan Pengupahan

Berdasarkan Keppres No. 107 Tahun 2004, Dewan Pengupahan terbagi atas Dewan Pengupahan Nasional, Dewan Pengupahan provinsi dan Dewan Pengupahan kabupaten/kota. Dalam Keppres tersebut, Dewan Pengupahan didefinisikan sebagai suatu lembaga non-struktural yang bersifat tripartit.

Dewan Pengupahan ini dalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia, adalah lembaga non struktural yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden. Tujuan pembentukannya yakni untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 98 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Di dalam UU di atas disebutkan tugas dari Dewan pengupahan yakni untuk memberikan saran, pertimbangan, masukan, serta rekomendasi kepada pemerintah dalam menetapkan besaran upah minimum setiap tahunnya. Saat ini, Dewan Pengupahan menjadi organ terdepan yang berhadapan terus menerus dengan masyarakat umum, khususnya yang berkaitan dengan hal masalah ketenagakerjaan.

Secara prinsip, keberadaan Dewan Pengupahan yang merupakan lembaga tripartit ini tetap masih diperlukan. Karena keberadaan lembaga tripartit ini juga merupakan sebuah forum komunikasi dan konsultasi antara SP/SB, pemerintah, dan asosiasi pengusaha dalam rangka memecahkan masalah ketenagakerjaan, perburuhan yang termasuk dalam pengawasannya, dengan harapan bisa terciptanya ketenangan berusaha dan ketenangan bekerja.

Guna menciptakan ketanangan kerja itu, maka setipa proses penetapan upah minimum harus diawali dengan melakukan survey yang dilaksanakan secara bersama oleh unsur tripartit yang terdiri dari pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah, melalui Dewan Pengupahan. Dalam penetapan upah minimum itu, Dewan Pengupahan harus melakukan survei pasar mengenai harga terhadap 46 komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Siap Emban Tugas

Usai dilantik, 19 pengurus Dewan Pengupahan kota Pekanbaru yang diketuai Jhoni Sarikun menyatakan bahwa pihaknya siap mengenmban tugas yang diintruksikan Walikota Pekanbaru, Firdaus MT. Yakni membantu kepala daerah dalam menyiapkan sistem pengupahan yang terstruktur dengan baik dan benar, sehingga para pekerja dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan keluarganya tapi tidak pula memberatkan dunia usaha.

Untuk itu, berbagai program telah dirancang Dewan Pengupahan untuk mencapai tujuan tersebut, diantaranya melakukan pertemuan rutin setiap bulan, study banding dan program-program pendukung lainnya.

"Untuk mencairkan suasana dan mempererat ikatan silaturahmi antara asosiasi pengusaha dengan asosiasi pekerja, kami Dewan Pengupahan akan melakukan pertemuan rutin, ini bertujuan untuk saling tukar pikiran dan mendiskusikan persoalan-persoalan yang terjadi dilapangan," ungkap Ketua Dewan Pengupahan, Jhoni Sarikun usai dilantik Walikota Pekanbaru.

Dijelaskannya, saat ini UMK kota Pekanbaru Rp 1.775.000 perbulannya. Berdasarkan pengalaman setiap tahunnya UMK mengalami kenaikan. Untuk itu kami dewan pengupahan akan berupaya mencari standar berapa kebutuhan hidup layak untuk tahun depan. Sehingga bisa menjadi pedoman untuk penetapan UMK ditahun depan.

"Dewan pengupahan ini akan melakukan survei kelapangan terhadap kebutuhan-kebutuhan sehari-hari seorang lajang, ada banyak komponen yang disurvei untuk menetapkan berapa sebenarnya kebutuhan hidup layak di Pekanbaru, biasanya angka UMK tidak jauh beda dari KHL yang kita rekomenasikan," jelasnya.

Ketika disinggung terkait perusahaan yang tidak mampu membayar upah seusai UMK yang ditetapkan, Jhoni menjelaskan bahwa di kota Pekanbaru belum ada laporan perusahaan yang membayar dibawah UMK, berarti semua perusahaan mampu membayar upah sesuai UMK, jikapun ada perusahaan yang tidak mampu membayar sesuai UMK maka pihaknya bisa menangguhkannya, tentu harus melewati prosedur dan syarat-syarat yang berlaku.

"Namun, kita sangat menyayangkan, karyawan/pekerja yang mau dibayar upahnya dibawah ketetapkan UMK, sebelum ada masyalah mereka aman-aman saja, namun setelah ada masalah baru mulai mencuat, inilah yang akan kami selesaikan demi terciptanya kehidupan yang harmonis dan sejahtera antara pekerja dengan pihak investor/pengusaha," pintanya.

Zero Accindent

Seperti diketahui tahun 2014 ini Walikota Kota Pekanbaru Firdaus, MT baru saja mendapat penghargaan dari Menakertarns sebagai Kepala daerah yang sukses melakukan pembinaan terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) terhadap perusahan, lembaga insdustri yang ada di Kota Pekanbaru.

Penghargaan selaku Pembina K3 tersebut diserahkan langsung oleh Menakertrans Republik Indonesia Muhaimin Iskandar, Senin malam (26/5/2014) lalu di gedung Bidakara, Jakarta.

Ini merupakan ke tiga kalinya Pemko mendapat pengahargaan K3. Tingkat keberhasilan dalam pembinaan keselamatan kerja ini terus meningkat. Untuk tahun 2012 tercatat 14 perusahaan yang mendapat penghargaan Zero accident. Tahun 2013 naik menjadi 16 perusahaan yang mendapat penghargaan Zero accident dan tahun ini 2014 tercatat 17 perusahaan di Pekanbaru mendapat penghargaan Zero accident.

Perusahaan yang telah sukses meraih prediket sebagai Zero accident untuk mempertahankan dan meningkatkan dalam pembinaan karyawan. Ini semua tentu juga tidak lepas dari peran pembinaan dewan pengupahan dalam rangka terus menekan angka kecelakaan kerja.

Sebab itu, Owner perusahaan kata Walikota tentunya diharapkan agar selalu meningkatkan perhatian kepada kelengkapan kerja para karyawannya. Tidak memandang karyawan seperti buruh, tapi memandang sebagai patner.

"Semakin tinggi perhatian perusahaan terhadap karyawannya  maka semakin tinggi pula semangat kerja karyawan, yang tentunya akan menghasilkan produksi yang bagus dan berkembang dan mendatangkan kesejahteraan bagi karyawan," ujarnya.

Disamping itu, ini juga merupakan visi dan misi mensukseskan program-program pemerintah kota Pekanbaru yang mendasar untuk menuju kota Pekanbaru Metropolitan yang Madani.(adv)

 
Akses RadarPekanbaru.Com Via Mobile m.RadarPekanbaru.rom
Berita Terkait Index »
Tulis Komentar Index »