Soal Tunggakan BPJS Kesehatan ke RSUD,

DPRD Riau: Ini Kebutuhan Dasar, Mestinya Tak Terjadi

Dibaca: 3581 kali  Senin,17 September 2018
DPRD Riau: Ini Kebutuhan Dasar, Mestinya Tak Terjadi
Ket Foto :

RADARPEKANBARU.COM - Ketua Komisi V DPRD Riau, Aherson mengatakan bahwa tunggakan bayar BPJS Kesehatan ke RSUD Arifin Achmad semestinya tidak terjadi. Menurut dia, kesehatan adalah kebutuhan dasar masyarakat, sehingga tunggakan BPJS akan mengganggu pelayanan dari RS.

 

Hal tersebut diungkapkan oleh Aherson di kantornya, Senin 17 September 2018. "Ya, mestinya ini tidak terjadi, hal-hal seperti ini. Kesehatan ini kan kebutuhan dasar," ujar Aherson. Dikatakan Aherson, direktur RSUD Arifin Achmad memang ada menghubungi pihak DPRD Riau untuk mengadukan masalah tersebut. Aherson juga mengatakan dirinya sudah menghubungi pihak BPJS Kesehatan.

 

"BPJS Kesehatan sini mengatakan bahwa pembayaran adalah urusan pusat. Kita tidak tahu, pusat punya uang apa tidak kan?" tambah dia. Aherson juga meminta pihak BPJS Kesehatan segera membayarkan hutang yang telah ada. Jangan dibiarkan menumpuk dan jumlahnya terus membesar. "Hutang saat ini, itu dibayarkan dulu. Nanti kalau mau hutang lagi, silahkan. Asal jangan menumpuk, nanti RS-nya yang bankrut," tutup dia.

 

Sebelumnya, Dirut RSUD Arifin Achmad, Nuzelly Husnedy menyebutkan jika BPJS Kesehatan tunggak pembayaran klaim untuk bulan Agustus 2018. Jumlahnya disebutkan mencapai Rp15 miliar. Saat dihubungi, Nuzelly mengatakan pihaknya saat ini tengah berkonsultasi dengan pihak BPJS Kesehatan untuk pembayaran klaim tersebut.

 

"Ya, saat ini kita tengah konsultasi untuk penyelesaian pembayaranya," terang Nuzelly. Sementara itu, Kepala Bidang SDM, Umum, dan Komunikasi Publik BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru, Ade Chandra mengatakan pihak RS tidak perlu khawatir dengan klaim pembayaran BPJS Kesehatan. Dikatakan Ade, memang ada keterlambatan 1 bulan untuk pembayaran klaim ke RSUD Arifin Achmad. Namun, lanjut dia, ada solusi dari pihaknya.

 

"Nah, ada namanya SCF (Supply Chain Financing), yaitu kerja sama BPJS Kesehatan dengan pihak bank. Jadi, ketika ada keterlambatan dari BPJS, pihak Rumah Sakit (RS) bisa mengambil dulu di bank yang telah ditunjuk," kata Ade. "Jadi, kita bukan tanpa solusi," tambah dia. (bpc)

Akses RadarPekanbaru.Com Via Mobile m.RadarPekanbaru.rom
Berita Terkait Index »
Tulis Komentar Index »