Bupati Kepulauan Meranti Irwan Akui Lebih Rp200 Miliar APBD 2017 Tak Bisa Direalisasikan

Dibaca: 2927 kali  Rabu,04 April 2018
Bupati Kepulauan Meranti  Irwan Akui Lebih Rp200 Miliar APBD 2017 Tak Bisa Direalisasikan
Ket Foto :

RADARPEKANBARU.COM. - Anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2017 tak mencapai target. Akibatnya, lebih Rp200 miliar tak bisa direalisasikan. Itu diakui Bupati Kepulauan Meranti Drs H Irwan MSi, ketika ditemui di Selatpanjang usai menyampaikan LKPJ, Selasa (3/4/2018).

"Karena memang dari target APBD (2017) Rp1,1 T lebih, hanya bisa kita capai Rp900 miliar lebih. Artinya ada gate sekitar Rp200 miliar yang tak bisa kita realisasikan," ujar H Irwan. Adapun penyumbang terbesar tak tercapainya target APBD 2017 Kepulauan Meranti adalah akibat minimnya transfer dana bagi hasil dari pusat dan terjadi penuruhan DBH yang cukup signifikan. Sehingga, tambah Irwan, mau tak mau harus ada belanja dikurangi.

"Bagaimana mungkin yang sudah kita anggarkan Rp1,1 T, sementara dana masuk hanya Rp900 miliar lebih. Untuk itu dilakukan efisiensi anggaran menyangkut belanja pegawai dan bantuan keuangan," kata Irwan lagi. Namun demikian, Pemda masih bisa bersyukur. Pasalnya, meski terjadi efisiensi anggaran, masih bisa membayar semua tagihan belanja infrastruktur yang sudah dikontrakkan dengan pihak ketiga.

"Kalau belanja infrastruktur memuaskan, mencapai lebih 95 persen," aku Irwan. Kedepan, Irwan berharap Pemerintah Pusat dapat lebih komit dalam rangka menyalurkan DBH dan dana-dana transfer untuk Kepulauan Meranti. Begitu juga DBH dan Bankeu dari provinsi yang mana tahun 2017 pun penyalurannya tidak sesuai dengan apa yang telah dikomitmenkan.

Disampaikan bupati dua periode itu lagi, sama-sama diketahui, untuk menjalankan pembangunan belanja infrastruktur di Kepulauan Meranti sangat besar. Jalan masih banyak yang rusak parah, cost tinggi, kalau ini tidak didukung dengan serius oleh Pemprov Riau dan Pempus, target untuk mempercepat pembangunan di Meranti akan sulit kita dikejar. "Kalau ini semua ditunda, kegiatan di daerah ikut tertunda. Ini sangat mengganggu penyelenggaraan pembangunan," ujarnya.(grc)

Akses RadarPekanbaru.Com Via Mobile m.RadarPekanbaru.rom
Berita Terkait Index »
Tulis Komentar Index »