Pelaku Bisa Dijerat UU ITE

Waspada Banyak Media Abal-abal Tidak Terdaftar Dewan Pers, Gentayangan Sebarkan Hoax Saat Pilkada

Dibaca: 14609 kali  Minggu,24 September 2017
Waspada Banyak Media Abal-abal Tidak Terdaftar Dewan Pers, Gentayangan Sebarkan Hoax Saat Pilkada
Ket Foto : Usut Media Online Penyebar Hoax, Kominfo  Gandeng Dewan Pers

RADARPEKANBARU.COM- Pilkada Riau 2018 sudah hampir dekat, agar rakyat mewaspadai akun-akun bukan pers, melakukan penyebaran berita bohong.

Konten-konten berbau hoax dan propaganda radikal tengah menjamur di jagat dunia maya, berpotensi memecah belah masyarakat.

Baru-baru ini, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri meringkus kelompok penyebar konten hoax yang dikenal dengan nama Saracen Group.

Hasil pengamatan Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo, Samuel Abrijani Pangerapan, kelompok penyebar hoax ini, kerap menyebarkan konten-konten tersebut pada saat jelang Pilkada dan Pilpres.

"Pas ada Pilpres atau Pilkada itu ya banyak beredar dari konten negatif itu," kata Samuel di Bintaro Xchange Mal, Tangerang Selatan, Sabtu (26/8) lalu.

Samuel mengatakan, pada masa Pilkada serentak yang dilaksanakan pada April 2017 lalu Kemenkominfo memantau ada sekitar 5.000 konten hoax dan berbau propaganda radikal yang beredar di media sosial.

"Pas pilkada usai (grafik konten) turun nah kalau ada isu naik lagi, jadi memang naik turun patternnya dan ada yang menggerakkan," katanya.

Selain itu, Samuel juga membenarkan Saracen grup mematok tarif dengan harga puluhan hingga ratusan juta rupiah untuk setiap konten yang disebarkan di Internet.

"Ada yang puluhan juta, ada yang ratusan juta, itu yang sedang kami perdalam," ujar Samuel.

Pada kesempatan itu, Samuel juga mengimbau masyarakat untuk memilah informasi yang diperoleh dari dunia maya.

"Masyarakat harus lebih waspada terhadap informasi yang diperoleh, harus tabayyun, seraplah informasi dari media yang kredibel dan melaksanakan kaidah jurnalistik," tutup Samuel.

Sebagai informasi, kelompok Saracen beranggotakan tiga orang. Mereka yakni MFT (43), yang ditangkap pada 21 Juli 2017, SRN (32) yang ditangkap pada 5 Agustus lalu di Cianjur, Jawa Barat, dan JAS (32) yang ditangkap di Pekanbaru, Riau, pada 7 Agustus lalu. Dalam kelompok ini, JAS berperan sebagai ketua, MFT sebagai bidang media informasi, dan SRN sebagai koordinator grup wilayah.

Usut Media Online Penyebar Hoax, Kominfo  Gandeng Dewan Pers

Beberapa waktu yang lalu Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sudah melakukan komunikasi dengan Dewan Pers soal berita hoaxdari media online.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Kemenkominfo akan menggandeng Dewan Pers untuk menindaklanjuti media onlinepenebar berita hoax.

"Kominfo sudah melakukan komunikasi dengan Dewan Pers terkait dengan adanya berita hoaxdari media online. Bagaimana cara menindaklanjutinya, bagaimana kerja sama bisa dilakukan," ujar Jubir Kemenkominfo Noor Iza , Kamis (29/12) tahun lalu.

Iza menyampaikan, menurut Dewan Pers, tidak sampai 1 persen situs online resmi yang kredibel. Dia mengimbau media online mengikuti ketentuan yang diberikan Dewan Pers.

"Karena menurut Dewan Pers, situs-situs onlineresmi hanya sekitar 0,05 persen. Bagaimana dengan lainnya? Sisanya tidak kredibel dan melanggar peraturan. Sebagian media online ada aturannya kalau dia sebagai media harus mengikuti ketentuan oleh Dewan Pers. Makanya dalam hal ini Kominfo akan menggandeng Dewan Pers," lanjut Iza.

Sejauh ini, Kominfo telah memblokir sekitar 700 ribu situs. Dari jumlah tersebut, di antaranya situs-situs penyebar berita hoax dan provokasi.

"Kalau situs yang sudah diblokir oleh Kominfo sudah 767 ribu, ini semua jenis situs. Untuk berita hoax kan masih waktu itu belum begitu ketara, akhir-akhir ini semakin banyak. Situs-situs tadi sebagian yang mengandung radikal, SARA, provokasi, berita bohong," papar Iza.

Iza mengatakan sepanjang 2016 Kominfo mengambil sikap tegas terhadap situs yang mengandung unsur radikalisme dan hoax. Langkah konkret yang diambil Kominfo adalah memblokir situs tersebut.

"Sejak 2016 ini Kominfo sangat tegas dalam situs radikalisme atau hoax, ke media konten global kita juga sangat tegas. Kalau Kominfo mengambil action dengan pemblokiran situs atau men-suspend akun," pungkasnya. (*)

/radarpku-dtc-kumparan/


 

Akses RadarPekanbaru.Com Via Mobile m.RadarPekanbaru.rom
Berita Terkait Index »
Tulis Komentar Index »