11 Desa Riau Dapatkan Pembinaan Peduli Gambut Dari Jokowi

Dibaca: 5780 kali  Senin,18 September 2017
11 Desa Riau Dapatkan Pembinaan Peduli Gambut Dari Jokowi
Ket Foto : Presiden Jokowi kala memberikan bantuan dana untuk membuat sekat kanal kepada warga Desa Sungai Tohor beberapa waktu yang lalu.

RADARPEKANBARU.COM  - Pemerintahan Jokowi melalui Badan Restorasi Gambut menyatakan terdapat 11 desa di tiga kabupaten di Provinsi Riau masuk dalam Desa Peduli Gambut yang merupakan kerangka penyelaras untuk program-program pembangunan di pedesaan gambut.

"Dalam program Desa Peduli Gambut dengan dana APBN, Riau tahun 2017 ini ada 11 desa," kata Deputi III BRG Myrna A Safitri di Pekanbaru, Senin.

Ia menjelaskan 11 desa tersebut menyebar di Kota Dumai, Kabupaten Bengkalis, dan Meranti.

Setiap desa, katanya, akan mendapat alokasi dana Rp360 juta.

Namun, dana itu tidak diberikan secara tunai ke Desa Peduli Gambut melainkan dalam bentuk kegiatan serta perekrutan fasilitator untuk pendampingan selama setahun mendatang.

"Untuk intervensi satu desa, mulai dari rekrut fasilitator, rata-rata Rp360 juta. Tapi ini bukan uang 'cash', namun bentuk kegiatan," ujarnya.

Ia merincikan 11 desa yang masuk dalam program Desa Peduli Gambut tersebut, di antaranya Sungai Tohor, Sungai Linau, Lukun, dan Nipah Sendanu di Kabupaten Meranti.

Selain itu, katanya, Kelurahan Teluk Makmur, Pelintung, dan Guntung di Kota Madya Dumai, Desa Tanjung Damai, Sumber Jaya, Bandar Jaya, dan Tanjung Sari di Kabupaten Bengkalis.

Desa Peduli Gambut merupakan kerangka penyelaras untuk program-program pembangunan yang ada di pedesaan gambut, khususnya di dalam dan sekitar areal restorasi gambut.

BRG melakukan pendekatan dengan merajut kerja sama antardesa yang ada dalam satu bentang alam Kesatuan Hidrologis Gambut. Pembentukan kawasan pedesaan gambut menjadi pintu masuk bagi perencanaan pengelolaan gambut oleh desa-desa tersebut.

Program Desa Peduli Gambut meliputi kegiatan fasilitasi pembentukan kawasan perdesaan, perencanaan tata ruang desa dan kawasan perdesaan, identifikasi dan resolusi konflik. Kemudian pengakuan dan legalisasi hak dan akses, kelembagaan untuk pengelolaan hidrologi dan lahan, kerja sama antardesa, pemberdayaan ekonomi, penguatan pengetahuan lokal dan kesiapsiagaan masyarakat desa dalam menghadapi bencana kebakaran gambut. (erik/ant)
 

Akses RadarPekanbaru.Com Via Mobile m.RadarPekanbaru.rom
Berita Terkait Index »
Tulis Komentar Index »