Plt Bupati Asmar Terima Penghargaan Cakaplah Awards 2024
Bengkalis Dinobatkan Daerah Informatif, Industri Pers Dipandang Sebelah Mata
Polsek Rangsang Ungkap Sindikat 3 Pengedar Narkoba Dalam Satu Hari
OpsTertib Ramdhan LK 2024 Sinergitas Subuh Keliling TNI POLRI
KPK Beri Asistensi Riau Dalam Pembahasan RTRW
RADARPEKANBARU.COM - Pemprov Riau mendapat kepastian dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berupa pendampingan hukum dalam penentuan dan penetapan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), yang seharusnya dilakukan pemerintah daerah maupun Pansus RTRW di DPRD setempat.
"Kami siap mendampingi. Namun bagaimana mungkin pendampingan akan kita lakukan, sebab sampai sekarang belum ada komunikasinya," kata Staf Fungsional Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) Bidang Pencegahan KPK, Anto Ikayadi, ketika dikonfirmasi wartawan dari Pekanbaru, Kamis.
Juru Bicara KPK Febri Diansyah menambahkan, Pemprov Riau dan juga semua pihak dipersilakan melakukan komunikasi dengan KPK. Hal itu sangat penting dalam upaya pencegahan terjadinya korupsi, yang juga menjadi fokus kerja komisi antirasuah itu.
"Jika itu sebagai semangat daerah dalam melakukan pencegahan korupsi tentu KPK akan siap mendukung dan mendampingi," katanya.
Menurut dia, percepatan pengesahan RTRW sangat diperlukan Riau untuk mewujudkan rencana percepatan pembangunan strategis nasional, yang berhubungan dalam kepentingan rakyat. "Karena inikan berhubungan dengan pembangunan infrastruktur masyarakat. Harus dipercepat dan didukung," ujarnya.
Sementara itu, tim Pansus Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Riau, hingga saat ini belum menunjukan hasil positif. Bahkan rencana pengesahan molor beberapa kali. Terakhir, pansus ini berjanji mengesahkan RTRW pada bulan Mei ini.
Tim Pansus beralasan, tersendatnya pengesahan RTRW dikarenakan belum adanya pertemuan dengan KPK untuk meminta petunjuk agar tidak salah dalam melangkah.
Terkait persoalan itu Ketua Pansus RTRW Riau Asri Auzar menyebutkan sudah menjadwalkan pertemuan dengan KPK pada 10 Mei ini. Pertemuan ini juga nantinya melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Ekonomi dan kementerian lainnya.
"Kita akan menyampaikan semuanya apa kondisi yang ada dan kita minta solusinya dari KPK," jelas Asri. Tujuan adanya keterlibatan KPK dalam pengesahan RTRW ini agar dikemudian hari tidak ada persoalan hukum bagi Pemprov Riau.
"Sehingga apa rekomendasi dari KPK maka itulah nanti yang akan dijalankan di lapangan. Kami tidak mau bermasalah hukum di sana," ujarnya.
Kepala Bappeda Provinsi Riau Rahmad Rahim menjelaskan pihaknya dari pemprov juga selalu komunikasi dengan pansus dan semua berharap cepat agar pembangunan bisa dikejar.
"Kita menunggu jadwal dan berharap cepat selesai. Itu keinginan kita, saya rasa semuanya bekerja," ujarnya.(antr)
KPU Riau Tunggu Penjelasan soal Caleg Terpilih Maju Pilkada Wajib Mundur atau Tidak
RADARPEKANBARU.COM - Tahapan pencalonan Pilkada serentak 2024 dengan pelantikan caleg terpilih pemen.
Kasmarni Lebih Memilih Lanjutkan Kepemimpinan di Bengkalis,Meski Banyak Yang Minta Maju di Pilgubri
RADARPEKANBARU.COM - Bupati Bengkalis Kasmarni pada Pilkada 2024 menyatakan diri untuk maju kembali .
56.351 Wisatawan Kunjungi Siak Selama Libur Idulfitri 1445 H
RADARPEKANBARU.COM - Selama liburan Idulfitri 1445 H tercatat sebanyak 56.351 wisatawan mendatangi K.
94 Persil Lahan Dibebaskan, Flyover Simpang Garuda Sakti-Soebrantas Segera Dibangun
RADARPEKANBARU.COM - Pemprov Riau terus menggesa pembangunan Flyover di simpang Garuda Sakti-Soebran.
Disnakertrans Riau Kirim Tim Pengawas Selidiki Perusahaan Belum Bayar THR
RADARPEKANBAARU.COM - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Riau mengirim tim pengawas.
Libur Lebaran, 416.007 Kendaraan Lewati Tiga Jalan Tol di Riau
RADARPEKANBARU.COM - Sebanyak 416.007 unit kendaraan melintasi tiga ruas jalan tol di Provinsi Riau .