Plt Bupati Asmar Terima Penghargaan Cakaplah Awards 2024
Bengkalis Dinobatkan Daerah Informatif, Industri Pers Dipandang Sebelah Mata
Polsek Rangsang Ungkap Sindikat 3 Pengedar Narkoba Dalam Satu Hari
OpsTertib Ramdhan LK 2024 Sinergitas Subuh Keliling TNI POLRI
Diakhir Masa Jabatan Jefry Noer, Dugaan Korupsi di BPR Sari Madu Mulai Dikorek-korek Kawan
RADARPEKANBARU.COM- Paripurna Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (RPP) APBD Tahun Anggaran 2015, yang diadakan Kamis (18/08/2016). Tampaknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kampar, mulai menyerang Pemerintah Daerah (Pemda) Kampar, dengan meminta pertanggunjawaban Bupati H. Jefri Noer, tentang program yang dibuatnya menjelang akhir jabatan di bulan Desember 2016.
Hal itu terlihat dari Juru bicara partai Gerindra, Rahayu Sri Mulyani, membacakan pandangan umum partainya. Yang mana Fraksi Gerindra mempertanyakan dana pinjaman Rp. 100Juta, yang dilakukan Dinas Koperasi Kampar, yang hanya untuk Koperasi tertentu.
Selain itu Fraksi Gerindra, juga menyoalkan penempatan uang daerah yang ditempatkan di BPR Sari Madu dan Fraksi Gerindra mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar segera menarik dana daerah sebesar Ratusan miliar yang saat ini didepositokan di BPR Sari Madu.
"Alasannya, penempatan dana APBD tersebut dinilai telah melanggar Peraturan Pemerintah (PP) No: 39/2007tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah,"tuturnya.
Seperti diketahui, saat ini ada sekitar Ratusan miliar dana milik daerah yang ditempatkan itu diketahui dari Kridit macet Rp. 107 Milyar di BPR Sari Madu di Tahun 2015. Dan ditambah lagi dengan adanya temuan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI)2014 Rp. 152 Milyar.
Juru bicara Gerindra ini mengatakan penempatan uang daerah di lembaga perbankan milik daerah setempat jelas melanggar aturan. Sebab, sesuai PP 39/2007 bagian kedua Pasal 18 ayat 1, disebutkan bahwa Gubernur/Bupati/Walikota harus menunjuk Bank Umum dan atau Bank Sentral yang sesuai dengan kriteria dan persyaratan untuk menyimpan uang daerah dari penerimaan daerah.
"Jika akan disimpan kembali, , Pemkab harus memilih menyimpan di Bank Umum atau Bank Sentral yang ditunjuk sesuai amanat PP, "sebutnya.
Selain itu Gerindra dari pandangan umumnya, menyoalkan Proyek Sapi Pemda Kampar, dari tahun 2012 sampai2015.
" Oleh Karena itu Fraksi Gerindra mempertanyakan siapa penerima hewan ternak jenis sapi yang tersebar di Kabupaten Kampar. Dan juga meminta pendataan sapi baik itu yang mati dan sudah di jual, "pungkasnya.
Sedangkan mengenai Dana Desa yang diberikan Pemerintah untuk seluruh Desa di Kampar, kenapa anggarannya harus digunakan untuk program RTMPE, Fraksi Gerindra juga meiminta dasar hukumnya, kepada Pemda Kampar melalui Badan Pemberdayaan Desa.
"Kami meminta dasar hukum penggunaan dana ADD untuk desa yang digunakan untuk RTMPE ini, "ungkapnya.(radarpku)
Sumber : Halobisnis
Jelang Lebaran 2024, Penumpang Turun Naik di Pelabuhan Selatpanjang Meningkat
RADARPEKANBARU.COM - Jumlah penumpang yang turun nai.
KPK Tetapkan Bupati Meranti Nonaktif Tersangka Gratifikasi dan TPPU
RADARPEKANBARU.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (K.
Direktur Narkoba Polda Riau Mau Lenyapkan Kampung Narkoba Di Pangeran Hidayat
RADARPEKANBARU.COM - Direktorat Reserse Narkoba Pold.
2.132 NIP PPPK Pemprov Riau Sudah Disetujui BKN
RADARPEKANBARU.COM - Sebagian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pempro.
Kualitas Udara Kota Pekanbaru Tidak Sehat, Warga Diimbau Kenakan Masker
RADARPEKANBARU.COM - Kualitas udara di Kota Pekanbaru berada di level tidak sehat dalam beberapa har.
Meski Harus Mundur dari DPRD, Kelmi Amri Pastikan Tetap Maju Pilkada Rohul
RADARPEKANBARU.COM - Tekad Kelmi Amri maju dalam bur.