Mitigasi Perubahan Iklim, Fitra-Jikalahari Sebut Dana Desa Berpotensi

Dibaca: 10571 kali  Selasa,15 Maret 2016
Mitigasi Perubahan Iklim, Fitra-Jikalahari Sebut Dana Desa Berpotensi
Ket Foto : Kantor Desa

RADARPEKANBARU.COM - Diungkapkan Jikalahari bersama Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau, Selasa, (15/3/2016) bahwa untuk mempercepat dan menggesa perubahan iklim menjadi lebih baik sangat diperlukan peran desa atau pemerintah desa, sebab, Jikalahari dan Fitra Riau menilai pemerintah desa berpotensi memiliki anggaran yang dapat diarahkan untuk mitigasi perubahan iklim.

Di samping itu, Jikalahari yang bekerjasama dengan Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Riau mengemukakan anggaran desa yang jumlahnya kini melonjak hingga mencapai angka Rp1 miliar juga berpotensi kuat diselewengkan oleh pemerintah desa yang tak memiliki kualitas pemerintahan yang baik.

Menurut Analis Anggaran Fitra Riau, Triono Hadi mengatakan anggaran desa yang nilainya cukup besar hingga kini akses pengawasannya hanya bisa dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bekerja sama dengan Inspektorat.

"Dengan pengawasan dan pemeriksaan anggaran desa yang kini dilakukan oleh keduanya, anggaran desa kini sangat rawan digelapkan dan diselewengkan. Karena sangat sulit bagi dua lembaga ini untuk memeriksa seluruh aliran anggaran desa yang jumlahnya tiap kabupaten mencapai ratusan," ungkap Triono.

Besarnya pengaruh otonomi membuat pengelolaan anggaran desa kini lebih independen dan otonom dikelola oleh desa. Hal tersebut turut membuat kekhawatiran Triono atas potensi penyelewengan anggaran semakin besar.

Bahkan Triono mengatakan dari penelitian yang Fitra lakukan beberapa waktu lalu seperti di Siak, Indragiri Hulu, Pelelawan dan Bengkalis, mendapati banyak praktek pengelolaan anggaran yang tak sesuai dengan semangat undang-undang Desa.

"Solusi untuk memperbaiki hal tersebut adalah dengan membuat aturan teknis yang lebih rinci dan jelas. Ini untuk membuat tata kelola anggaran desa jauh lebih sehat dan bersih. Itu adalah tugas dari BPK dan Inspektorat untuk membuatnya supaya pengawasan juga kebih mudah dilakukan walau dengan jumlah desa yang banyak," tandas Triono.(lam/roc)

Akses RadarPekanbaru.Com Via Mobile m.RadarPekanbaru.rom
Berita Terkait Index »
Tulis Komentar Index »