PILIHAN +INDEKS
Plt Bupati Asmar Terima Penghargaan Cakaplah Awards 2024
Dibaca : 2574 Kali
Bengkalis Dinobatkan Daerah Informatif, Industri Pers Dipandang Sebelah Mata
Dibaca : 2736 Kali
Polsek Rangsang Ungkap Sindikat 3 Pengedar Narkoba Dalam Satu Hari
Dibaca : 2554 Kali
OpsTertib Ramdhan LK 2024 Sinergitas Subuh Keliling TNI POLRI
Dibaca : 2409 Kali
Pengesahan APBD Riau 2014 Lamban
FITRA: Ini Bukti Buruknya Kinerja Pemprov dan Dewan
Fitra Riau
Pekanbaru, (radarpekanbaru.com) - Keterlambatan pengesahan APBD Riau 2014 mendapat kecaman dari berbagai pihak. Salah satunya datang dari Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau, yang menyebut kejadian ini sebagai bukti buruknya kinerja Pemerintah dan Parlemen Riau.
Peneliti FITRA Riau, Triono Hadi saat berbincang dengan wartawan mengatakan, keterlambatan pengesahan APBD 2014 ini sebagai preseden buruk bagi kedua lembaga tersebut.
"Saya melihat secara komprehensif, kenapa proses proses pembahasan APBD terus saja tidak sesuai waktu yang ditetapkan peraturan. Tentu ini bukan karena buruknya kinerja legislatif saja, tetapi juga disebabkan lambannya penyerahan rancangan Anggaran itu sendiri ke DPRD," ujarnya.
Triono mencontohkan pembahasan APBD Riau 2014, yang tidak disesuaikan antara RPJMD dengan KUAPPAS. "Pembahasan anggaran ini sebenarnya tidak hanya sebatas cepat selesai, dan mendapatkan anggaran yang lebih besar dari pusat, tetapi harus membutuhkan perencanaan yang matang, sehingga tidak terjadi lagi SILPA yang tinggi," tukasnya.
Kendati demikian, FITRA mendesak DPRD untuk bersikap transparan dan mengungkapkan kendala sebenarnya, yang menyebabkan pengesahan APBD 2014 tertunda.
"Kalau ada alasan yang jelas, dan memang ada kegiatan di RAPBD itu belum sesuai dan perlu pembenahan, wajar mereka belum mau mengetok palu. Kita juga tidak berharap Perda APBD 2014 ditunda karena konflik of interes saja, yang belum dipenuhi yang menjadi tuntutan DPRD," tegasnya.
Menurutnya lagi, karena itu perlu ketelitian dan kehati-hatian dalam menyusun program anggaran di APBD tersebut, sehingga anggaran yang dialokasikan itu tepat sasaran. "Penyerahan KUAPPAS di November itu sudah kerugian bagi DPRD, karena pastinya pembahasan akan tergesa-gesa, dan ini menjadi preseden buruk bagi tata kelola anggaran Provinsi Riau,'' cetusnya.(hrc)
Editor : Ahmad Adryan
Peneliti FITRA Riau, Triono Hadi saat berbincang dengan wartawan mengatakan, keterlambatan pengesahan APBD 2014 ini sebagai preseden buruk bagi kedua lembaga tersebut.
"Saya melihat secara komprehensif, kenapa proses proses pembahasan APBD terus saja tidak sesuai waktu yang ditetapkan peraturan. Tentu ini bukan karena buruknya kinerja legislatif saja, tetapi juga disebabkan lambannya penyerahan rancangan Anggaran itu sendiri ke DPRD," ujarnya.
Triono mencontohkan pembahasan APBD Riau 2014, yang tidak disesuaikan antara RPJMD dengan KUAPPAS. "Pembahasan anggaran ini sebenarnya tidak hanya sebatas cepat selesai, dan mendapatkan anggaran yang lebih besar dari pusat, tetapi harus membutuhkan perencanaan yang matang, sehingga tidak terjadi lagi SILPA yang tinggi," tukasnya.
Kendati demikian, FITRA mendesak DPRD untuk bersikap transparan dan mengungkapkan kendala sebenarnya, yang menyebabkan pengesahan APBD 2014 tertunda.
"Kalau ada alasan yang jelas, dan memang ada kegiatan di RAPBD itu belum sesuai dan perlu pembenahan, wajar mereka belum mau mengetok palu. Kita juga tidak berharap Perda APBD 2014 ditunda karena konflik of interes saja, yang belum dipenuhi yang menjadi tuntutan DPRD," tegasnya.
Menurutnya lagi, karena itu perlu ketelitian dan kehati-hatian dalam menyusun program anggaran di APBD tersebut, sehingga anggaran yang dialokasikan itu tepat sasaran. "Penyerahan KUAPPAS di November itu sudah kerugian bagi DPRD, karena pastinya pembahasan akan tergesa-gesa, dan ini menjadi preseden buruk bagi tata kelola anggaran Provinsi Riau,'' cetusnya.(hrc)
Editor : Ahmad Adryan
BERITA LAINNYA +INDEKS
27 Wartawan Riau ikuti UKW Gratis PWI Pusat
Pekanbaru - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menyelenggarakan Uji Kompet.
Dua Nama Kader Golkar Berebut Tiket Pilwako Pekanbaru 2024
PEKANBARU- Meski ada sejumlah nama kader Golkar direkomendasikan oleh DPP akan m.
Klarifikasi PWI terkait bantuan Rp6 miliar yang disepakati lewat forum humas BUMN
DEWAN KEHORMATAN PWI PUSAT : BANTUAN BUMN UNTUK KEGIATAN UKW HARUS DITERIMA UTUH.
Polsek Tambang Buka Pelayanan Penitipan Kendaraan Saat Mudik.
TAMBANG- Polsek Tambang membuka pelayanan penitipan kendaraan saat mudik lebaran.
Jelang Akhir Ramadhan, Pengurus SPS Aceh Gelar Buka Puasa Bersama Anak Yatim
Banda Aceh - Pengurus dan pimpinan media anggota Serikat Perusahaan Pers (SPS) P.
TULIS KOMENTAR +INDEKS