PILIHAN +INDEKS
Plt Bupati Asmar Terima Penghargaan Cakaplah Awards 2024
Dibaca : 2575 Kali
Bengkalis Dinobatkan Daerah Informatif, Industri Pers Dipandang Sebelah Mata
Dibaca : 2741 Kali
Polsek Rangsang Ungkap Sindikat 3 Pengedar Narkoba Dalam Satu Hari
Dibaca : 2555 Kali
OpsTertib Ramdhan LK 2024 Sinergitas Subuh Keliling TNI POLRI
Dibaca : 2410 Kali
Sekdanya Diminta Temui KPK, Ini Tangapan Plt Gubernur Riau
Pelaksana Tugas Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman
RADARPEKANBARU.COM- Pelaksana Tugas Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman belum mengetahui persiapan apa yang akan dilakukan terkait dipanggilnya Sekretaris Daerah provinsi setempat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi karena termasuk enam daerah rawan korupsi.
"Nanti kita tanya Sekda, Kita tunggu saja apa yang akan dilakukan," kata Pria yang akrab disapa Andi Rachman di Pekanbaru, Rabu.
Sebelumnya pada Selasa (12/1) lalu KPK menyatakan akan bertemu dengan Sekretaris Daerah (Sekda) dari enam daerah yaitu Sumatera Utara, Riau, Banten, Aceh, Papua dan Papua Barat untuk membicarakan penggunaan APBD dan pengadan barang dan jasa.
"Kita akan minta Sekda enam daerah yaitu Sumatera Utara, Riau, Banten, Aceh, Papua dan Papua Barat ke KPK karena kita minta mereka memanfaatkan apa yang di KPK. Tiga provinsi pertama karena kasusnya banyak di KPK, tapi tiga provinsi terakhir ada dana otonomi khusus yang lumayan besar. Kita akan undang dengan bagaian penindakan KPK bersama dengan Kemdagri lalu kita dengar apa masalahnya di sana," kata Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan di gedung KPK Jakarta.
KPK saat ini sedang menangani perkara yang menjerat Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho dan anggota DPRD Sumut serta pernah juga menangkap Gubernur Riau Annas Maamun serta mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah.
"Pencegahan terpadu diletakan di bawah program koordinasi supervisi pencegahan dengan fokus kegiatan pertama pengelolaan APBD yang bebas intervensi. Jadi kami lihat apakah ada intervensi yang menyulitkan mereka dan bagaimana mekanisme pemberian bansos/hibah yang ideal dan bersumber dari APBD," ungkap Pahala.
Di Riau saat ini Sekda dijabat Pelaksana Tugas yakni Muhammad Yafiz. Terkait korupsi di Riau, Plt Gubernur Riau mengatakan telah melakukan berbagai kerjasama dalam berbagai kegiatan dengan KPK untuk pencegahan. Luarannya dia meminta kepada Satuan Kerja Perangkat daerah agar segera menyiapkan zona integritas bebas korupsi.
"Baru ada lima atau enam SKPD yang berani menyatakan wilayah bebas Korupsi dan Kolusi. Ini kita hargai, melalui inspektorast kita dorong SKPD lain segera bergabung bentuk zona integritas," jelasnya.
Tidak hanya di tingkat provinsi, dia juga berharap itu juga dilakukan pemerintah di kabupaten/kota. Itu karena gerakan reformasi birokrasi dan mental harus dilaksanakan terus-menerus.(*)
Antara
BERITA LAINNYA +INDEKS
Rangkaian HUT ke-7 Tahun, SMSI Riau Gelar Workshop 'Publisher Rights' Bersama Ketua Dewan Pers
PEKANBARU - Rangkaian Hari Ulang Tahun (HUT) ke-7 Serikat Media Siber Indon.
27 Wartawan Riau ikuti UKW Gratis PWI Pusat
Pekanbaru - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat menyelenggarakan Uji Kompet.
Dua Nama Kader Golkar Berebut Tiket Pilwako Pekanbaru 2024
PEKANBARU- Meski ada sejumlah nama kader Golkar direkomendasikan oleh DPP akan m.
Klarifikasi PWI terkait bantuan Rp6 miliar yang disepakati lewat forum humas BUMN
DEWAN KEHORMATAN PWI PUSAT : BANTUAN BUMN UNTUK KEGIATAN UKW HARUS DITERIMA UTUH.
Polsek Tambang Buka Pelayanan Penitipan Kendaraan Saat Mudik.
TAMBANG- Polsek Tambang membuka pelayanan penitipan kendaraan saat mudik lebaran.
TULIS KOMENTAR +INDEKS